TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang berlangsung di tengah desas-desus isu reshuffle kabinet jilid II masih menyisakan teka-teki. 

Sejauh ini yang telah terungkap dari pertemuan tersebut yaitu pembahasan terkait hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo mengatakan, ada dua pertanyaan besar yang perlu diajukan terkait pertemuan Nadiem dengan Megawati. 

Pertama, apa yang belum terungkap dari pertemuan itu? 

Kedua, apakah pertemuan tersebut menghasilkan dukungan pada Nadiem agar tidak di-reshuffle? 

"Inilah yang masih membuat publik penasaran," ujar Karyono Wibowo dalam keterangannya, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: Pancasila Jadi Taruhan Nasib Nadiem Makarim di Kabinet Jokowi

Baca juga: Ini Reaksi Nadiem Makarim Saat Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Ada sejumlah syarat jika Nadiem ingin mendapatkan dukungan dari PDI-P.

Dalam perspektif PDI-P, Karyono menduga syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam SNP.

Jika "kontrak politik" itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDI-P. 

Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan, maka PDI-P pasti enggan memberikan dukungan. 

"PDIP tentu tidak mau "cek kosong" dalam mendukung mantan bos Gojek itu. Jadi, Pancasila lah yang menjadi taruhan apakah PDIP mendukung Nadiem atau tidak," ujar Karyono.

Meski demikian, tentu semua kembali pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri. 

Itu adalah hak prerogatif presiden sebagaimana ketentuan dalam konstitusi. 

"Karenanya pertemuan Nadiem dengan Mega tidak menjamin posisi Nadiem aman dari reshuffle," ujar dia.