TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet belakangan menghangat setelah DPR menyetujui rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melebur Kemeristek ke Kemdikbud dan membentuk Kementerian Investasi.

Namun, hingga dua pekan setelah persetujuan DPR itu belum diketahui pasti kapan reshuffle akan diumumkan dan siapa menteri yang akan diganti.

Di tengah maraknya isu reshuffle itu, Presiden Jokowi ternyata diam-diam sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Menurut Politikus PDIP, Putra Nababan, pertemuan keduanya terjadi sekitar 10 hari silam. Informasi pertemuan itu diperoleh Putra dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Kalau informasi dari Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto, pertemuan itu memang beliau (Jokowi) dengan Ibu Megawati dilakukan secara rutin dan pertemuan terakhir berlangsung 10 hari yang lalu," kata Putra dalam diskusi 'Jangan Pegel Nunggu Reshuffle', Sabtu (24/4/2021).

Putra tidak mengetahui persis apa yang dibahas dalam pertemuan itu. Ia hanya mengungkapkan, pertemuan Jokowi dan Megawati biasanya dilakukan empat mata tanpa ada yang mendampingi.

Ia menyebut itu sebagai pertemuan rutin membahas sejumlah isu strategis.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle, Fadli Zon: Tidak Mungkin Saya Jadi Menteri Jokowi 

"Dari informasi yang kita dapat, biasanya Ibu Megawati, kan, selalu bertemu berdua dengan Pak Jokowi tanpa didampingi. Hal-hal yang selalu dibahas memang hal-hal strategis, terkait fundamental, ideologi, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi 10 hari yang lalu," ujarnya.

Putra menyebut sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah sering berkonsultasi dengan Megawati sebelum mengambil sebuah keputusan.

"Yang saya ketahui sejak saya masih di media, ketika beliau (Jokowi, red) masih jadi gubernur Jakarta, beliau juga selalu konsultasi dengan Ibu (Megawati). Ketika masuk ke dalam periode pertama, sering berjumpa di Bogor dan Teuku Umar. Memasuki periode kedua juga sama," ucapnya.

Meski begitu, Megawati selalu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Hal itu sebagai bentuk menjaga keadaban dalam berpolitik.

"Kesepakatan DPR itu terjadi 15 hari yang lalu, ketika masa sidang paripurna. Saya tidak tahu apakah ada pembahasan teknis detail (reshuffle) seperti itu. Tapi saya yakin Ibu Ketum yang merupakan Presiden ke-5 Indonesia mengerti betul kewenangan presiden, memahami, dan menghormati betul ketatanegaraan, dan juga tentunya hal-hal strategis yang selalu dibahas bersama presiden," jelas dia.

"Sekali lagi karena Ibu Megawati pernah menjadi presiden dan Ibu tahu kewenangan seorang presiden dan itu menjadi satu hal prerogatif presiden dalam pembentukan reshuffle. Jadi saya tahu Ibu adalah orang yang selalu menekan kepada kita menjaga keadaban," ujar Putra.

Sementara itu Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, mengatakan kepastian terkait kapan dan siapa yang masuk dalam reshuffle kabinet hanya diketahui Jokowi.

"Terkait dengan reshuffle sebenarnya hanya Presiden Jokowi dan Allah SWT yang tahu," kata Fadjroel.

Fadjroel sendiri mengaku sempat bertemu Seskab Pramono Anung pada Jumat (23/4/2021) lalu untuk membahas nama-nama yang masuk dalam reshuffle, salah satunya Kemendikbud Ristek.

"Kemarin siang saya bertemu Seskab, terkait nama-nama yang akan mengisi kementerian, setidaknya di Kemendikbud Ristek," ujarnya.

Baca juga: Sowan ke Megawati hingga PBNU, Akankah Posisi Nadiem Aman dari Isu Reshuffle Kabinet?

Dalam pertemuan itu, dirinya hanya memastikan reshuffle kabinet tetap untuk mengisi Kementerian Investasi dan Kemendikbud Ristek.

Menurutnya, belum ada nama yang masuk ke Seskab terkait nama yang mengisi posisi tersebut.

"Seskab mengatakan belum ada nama. Tapi saya bertemu dengan Pak Seskab Pramono Anung untuk memastikan saja bahwa yang tetap ada, itu sesuai dengan persetujuan DPR itu Kementerian Investasi dan pengubahan Kemendikbud Ristek itu memang prosedurnya seperti itu," ujarnya.

"Dan isinya, beliau belum memberi tahu kepada saya karena memang itu adalah hak dari Presiden untuk sampaikan kepada publik. Jadi bukan kami yang menyampaikan," jelas Fadjroel.

Fadjroel menjelaskan kemungkinan reshuffle kabinet baru akan diumumkan setelah Perpres Kemendikbud Ristek, Kementerian Investasi, dan BRIN selesai dibuat.

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon meminta Jokowi agar tak melakukan reshuffle untuk sekadar coba-coba.

Dia khawatir hal itu akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya dalam menangani pandemi virus corona.

"Jadi jangan trial and error dan kemudian terjadi tambal sulam. Saya khawatir ini akan menimbulkan kalau salah satu distrust kepada pemerintah, dan distrust ini akan menambah kompleks situasi pandemi, ekonomi, dan sebagainya," kata Fadli.

Menurut Fadli, Jokowi seharusnya melakukan reshuffle secara holistik dengan satu tim yang memiliki kredibilitas. Di tengah pandemi, ia berharap Jokowi juga mengambil keputusan dengan matang.

"Kalau mau reshuffle, lakukan dengan radikal dalam arti memang secara holistik dengan satu tim yang benar-benar punya kredibilitas dan mengerti apa yang mesti dilakukan, membaca, dan mediagnosanya itu benar ibaratnya benar, dari jauh saja kelihatan, misalnya ini obatnya ini. Oleh sebab itu, setiap kebijakan di tengah pandemi dan situasi ekonomi sekarang ini itu harus benar-benar hati-hati dengan kalkulasi yang matang dan tepat," sambung Fadli.

Baca juga: Ini Reaksi Nadiem Makarim Saat Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Menanggapi pernyataan Fadli Zon itu, Fadjroel Rachman menepis adanya trial and error dalam perombakan kabinet.

"Tidak ada trial error sebenarnya, yang ada upaya kepemimpinan yang baik itu kan selalu berupaya adaptatif terhadap perubahan yang terjadi, seperti juga perusahaan, negara ini, pemerintah itu kan juga sebuah living organization, suatu organisasi yang hidup," ujarnya.

"Dan organisasi yang hidup, dia harus beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Apalagi perubahan kondisi sekarang ini, kira berhadapan langsung dengan krisis pandemi," kata Fadjroel.(tribun network/dit/dod)