Khawatir Seperti di Kualanamu, Anggota Komisi IX Minta Faskes Tes Antigen Lain Juga Dicek
Khawatir kejadian di Bandara Kualanamu terulang, Komisi IX DPR minta faskes dan tempat lainnya yang beri layanan rapid antigen dicek.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengaku khawatir kejadian penggunaan alat rapid antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, juga terjadi di tempat lain.
Karena itu, Saleh meminta adanya pengecekan ke tempat-tempat atau fasilitas kesehatan lain yang juga memberikan layanan rapid antigen.
"Sebaiknya memang diperiksa juga di tempat lain, dipastikan semuanya aman. Berbahaya itu, tindakan yang berbahaya karena hasil data tidak akurat, orang yang sehat tidak bisa naik pesawat, orang yang sakit bisa naik pesawat, itu berbahaya," ujar Saleh, kepada wartawan, Kamis (29/4/2021).
Baca juga: Polisi Diminta Bertindak Cepat Investigasi Mendalam Pelaku Kasus Rapid Antigen Bekas di Kualanamu
Ketua Fraksi PAN DPR RI itu meminta agar pelaku dalam kasus Bandara Kualanamu untuk diusut tuntas, diperiksa, dan diadili sesuai perbuatannya.
Menurutnya perbuatan oknum pegawai Kimia Farma itu termasuk dalam tindakan kriminal.
Apalagi dampak lebih luas akibat aksi itu adalah semakin banyak orang yang tertular Covid-19.
"Itu tindakan kriminal yang membahayakan masyarakat umum. Karena itu saya mendesak agar pelaku tindakan pemalsuan, itu sama juga pemalsuan juga kan, untuk segera ditangkap diadili sesuai dengan aturan yang berlaku," jelas Saleh.
"karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan orang yang melakukan tes antigen di situ, karena adanya daur ulang itu bisa menyebabkan hasilnya tidak akurat dan akibatnya bisa berdampak luas bagi masyarakat lain," imbuhnya.
Baca juga: Penggunaan Rapid Test Bekas, Legislator PPP: Kimia Farma Harus Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Di sisi lain, Saleh meminta agar Kementerian Kesehatan juga terus memenuhi kebutuhan alat tes Covid-19.
Sebab bisa saja kejadian Bandara Kualanamu terjadi karena kurangnya alat tes.
"Saya mendesak agar Kementerian Kesehatan segera memenuhi kebutuhan alat-alat untuk tes seperti antigen dan rapid itu, karena justru bisa jadi seperti itu terjadi justru karena alat antigennya itu tidak cukup. Karena itu kita mendesak itu segera dipenuhi. Apalagi anggarannya kan itu ada, kalau nggak salah saya dianggarkan hampir Rp6 triliun untuk antigen dan PCR swab," tandasnya.
