Baru Sehari Jadi Ketum Partai Ummat, Menantu Amien Rais Sudah Dapat Sindiran

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baru sehari menjabat sebagai Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi sudah mendapat sindiran.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menyindir bahwa ada oligarki di tubuh Partai Ummat yang dideklarasikan Amien Rais.

Pasalnya, menantu Amien didapuk menjadi Ketua Umum Partai Ummat, yakni Ridho Rahmadi sementara Amien Rais sendiri menjadi Ketua Majelis Syuro.

"Karena ini menantu Pak Amien, masyarakat akan menilai apakah praktik oligarki atau partai dibentuk dalam sistem kerajaan telah berlaku pada Partai Ummat. Tentu masyarakat sudah cerdas, kita persilakan masyarakat menilai," kata Guspardi kepada wartawan, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: PDIP Gelar Tahlil dan Yasin untuk Prajurit Gugur di KRI Nanggala 402 dan Brigjen Putu Danny

Legislator asal Sumatera Barat ini enggan berspekulasi apakah Partai Ummat sengaja didirikan Amien untuk membangun dinasti politik atau tidak.

Menurut dia, masyarakat yang akan menilai tujuan Amien mendirikan partai tersebut.

Diketahui, Ridho Rahmadi lebih dikenal sebagai ahli di bidang sains data, machine learning, dan secara khusus dalam konteks pemodelan kausal.

Baca juga: DPC PKB Kota Bogor Jadikan Momentum Ramadan 1442 Hijriah Untuk Saling Berbagi Terhadap Sesama

Dia juga tercatat sebagai staf pengajar di Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia (UII) sejak 2009.

"Sebelum jadi Ketum Ummat, sudah banyak berita yang mengatakan bahwa mas Ridho adalah menantu Pak Amien, seorang doktor Ph.d bidang IT dan dosen di UII. Semua orang itu sudah mengetahui dan memahami, tentu bagaimana respons masyarakat terhadap partai yang didirikan oleh Pak Amien, tentu silakan masyarakat yang menilai," ucapnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI itu menegaskan, partainya tidak terganggu atau merasa tersaingi dengan kehadiran Partai Ummat.

Baca juga: Profil Nihayatul Wafiroh, Pimpinan Komisi IX DPR dari Fraksi PKB yang Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Menurut dia, PAN menyatakan setiap warga negara berhak mendirikan sebuah partai. Tinggal bagaimana menjadi suatu organisasi politik yang mampu mewadahi aspirasi masyarakat lewat pemilu.

Guspardi mengingatkan bahwa syarat untuk menjadi peserta pemilu tidak mudah. Apalagi untuk sampai mendapat kursi di DPR di Senayan.

"Ini bagian aktualisasi daripada demokrasi. Cuma untuk menjadi peserta pemilu tentu harus dipenuhi pula persyaratan-persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu," ujar Anggota Baleg DPR RI tersebut.

"Setelah itu ada lagi langkah lain, untuk bisa berada di senayan harus bisa memenuhi parliamentary threshold, dan biasanya partai baru sulit dan susah untuk bisa capai hal demikian," pungkasnya.