TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengingatkan Partai Ummat agar tak langsung bersikap oposisi terhadap pemerintahan.

Partai Ummat, kata Pangi, terlebih dahulu harus fokus untuk lolos ambang batas dan menyiapkan infrastruktur partai.

"Saya justru khawatir Partai Ummat dipersulit dari awal, bagaimana pun butuh izin dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM), kalau sudah gaspol oposisi, bisa repot," ungkap Pangi saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (2/5/2021).

"Kalau sudah mulai tak baik baik sama rezim pemerintahan, khawatir bisa ngak keluar izin terdaftar sebagai partai yang sah dan resmi," ungkap Pangi.

Pangi menyebut, figur Partai Ummat banyak yang berasal dari eks Partai Amanat Nasional (PAN) hingga alumni 212.

Baca juga: Sejumlah Orang yang Tergabung Organisasi Islam di Kabupaten Bandung Diklaim Merapat ke Partai Ummat

"Kalau kita cermati memang basis segmen pemilih Partai Ummat adalah anti tesis dari partai koalisi pendukung dan anti tesis pemerintah, yang kecewa dengan partai pendukung pemerintah," ungkapnya.

Basis pemilih inilah yang diharapkan otomotis memutuskan memilih Partai Ummat sebagai alternatif.

Yang Penting Lolos Dulu

Lebih lanjut, Pangi juga menilai agar Partai Ummat tak buru-buru bersikap oposisi atau pun tidak dengan pemerintah.

"Mau oposisi atau nanti tidak, lolos dulu dan tunjukkan kekuatan dulu pada Pemilu 2024," ungkapnya.

Baca juga: Pidato Pertama Ridho Rahmadi sebagai Ketum Partai Ummat, Gaungkan Proposal Kebangsaan

Pangi juga menyebut tidak menutup kemungkinan Partai Ummat bisa menjadi partai penguasa.

Hal ini bisa dilakukan apabila Partai Ummat berkoalisi dan memenangkan jagoannya pada Pilpres 2024.

"Sehingga partai harus diuji dulu, apakah lolos ambang batas parlemen? Ini nggak mudah memang karena selain menyiapkan infrastruktur partai, segmen partai umat apakah berharap pada pemilih Islam."

"Bisa saja nanti menjadi kekuatan oposisi baru, partai jauh lebih penting partai umat memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu dan bagaimana lolos ambang batas parlemen di DPR," ungkapnya.