Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi Bansos Covid di Kemensos

Eks Mensos Juliari Sempat Minta Perusahaan Non-UMKM Jadi Penyedia Bansos 

Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi membacakan BAP 21 dari saksi yakni Hartono. 

Eks Mensos Juliari Sempat Minta Perusahaan Non-UMKM Jadi Penyedia Bansos 
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sekjen Kemensos Hartono Laras. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan atau eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara disebut pernah meminta perusahaan tertentu di luar kategori UMKM alias non-UMKM untuk menjadi penyedia bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19. 

Hal ini diungkap Sekjen Kemensos Hartono saat menjadi saksi untuk terdakwa Juliari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (5/5).

Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi membacakan BAP 21 dari saksi yakni Hartono. 

Dalam BAP tersebut, Ikhsan mengkonfirmasi bahwa saksi pernah mengatakan 'Adi Wahyono pernah menyampaikan kepada saya karena yang bersangkutan pernah mendapat perintah Juliari Batubara untuk memasukkan perusahaan-perusahaan tertentu untuk menjadi penyedia bansos, meski perusahaan-perusahaan itu tidak masuk dalam kategori UMKM.'

Baca juga: Eks Mensos Juliari Batubara Kerap Sewa Pesawat Pakai Dana Hibah Kemensos

"Apakah keterangan ini betul saat pengadaan sembako tahap 2?" ujar Ikhsan, kepada Hartono, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (5/5/2021).

Hartono pun membenarkan bahwa perintah itu diberikan saat pengadaan sembako tahap kedua. Hanya saja dirinya tak memahami maksud perintah Juliari yang disampaikan Adi Wahyono.

"Betul, untuk tahap dua. Akan tetapi, saya tidak tahu maksudnya apa, hanya untuk penyedia dari UMKM tidak relevan lagi karena kami mengejar untuk percepatan bansos, jadi UMKM tidak kami berikan atensi atau perhatian khusus," jawab Hartono.

Dalam kesempatan itu, Hartono juga memaparkan bahwa ada pendampingan dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat pengadaan bansos sembako Covid-19.

Baca juga: Hakim Tolak Permintaan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

"Sejak awal kami sudah meminta pendampingan BPK dan BPKP. Selain pendampingan, juga melakukan audit dan pemeriksaan yang dimulai pada bulan Agustus 2020," jelasnya. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas