Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mardani Ali Pertanyakan Tes Kebangsaan Pegawai KPK: Kenapa Banyak Soal Fikih?

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mempertanyakan tes kebangsaan pegawai KPK: Kenapa Banyak Soal Fikih?.

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Mardani Ali Pertanyakan Tes Kebangsaan Pegawai KPK: Kenapa Banyak Soal Fikih?
Igman Ibrahim
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera - Mardani Ali Sera mempertanyakan tes kebangsaan pegawai KPK: Kenapa Banyak Soal Fikih? 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ikut menanggapi isu 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui, untuk mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN, mereka perlu lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Dalam tes tersebut, dikabarkan berisi pertanyaan-pertanyaan yang janggal, seperti soal "kenapa belum menikah" hingga "islamnya, islam apa".

Bahkan, sampai soal doa sebelum makan.

Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Penuhi Syarat Jadi ASN, Hendardi: Hal Lumrah Ada yang Lolos dan Ada yang Gagal

Diduga, beberapa soal inilah yang menyebabkan 75 pegawai KPK tak lolos ASN.

Mardani mempertanyakan mengapa tes tersebut banyak membahas soal fikih agama.

Padahal, menurutnya, satu sisi ulama memberikan toleransi dalam kegaamaan.

BERITA REKOMENDASI

Hal itu ia ungkapkan melalui cuitan akun Twitter, @MardaniAliSera, Kamis (6/5/2021).

"Kenapa Test Wawasan Kebangsaan banyak soal "fikih", dimana ulama memberi kebebasan dan toleran dalam hukum ibadah ?," tulisnya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Igman Ibrahim)

Baca juga: KPK Bantah Pecat Pegawai yang Tak Lolos Tes ASN, Koordinasi akan Dilakukan dengan KemenPANRB dan BKN

Selain itu, ia menanyakan pula Kementerian Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang tak terlibat dalam tes ini.

"Kenapa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara merasa tak dilibatkan, padahal kementerian ini mengatur ASN?," tambahnya.

Sebagai anggota Komisi II DPR, Mardani akan memanggil pihak Kemenpan RB untuk mendiskusikannya lebih lanjut.


"Komisi 2 perlu memanggil pihak-pihak terkait untuk membuka ini," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari juga mengaku mendengar kabar terkait pertanyaan TWK yang janggal.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas