TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN RB) secara resmi mengeluarkan Larangan Mudik Bagi ASN.

Larangan ini diumumkan melalui konferensi pers Rabu (5/5/2021).

"Intinya ASN dilarang untuk bepergian ke luar kota selama tanggal 6-17 Mei. Namun, dikecualikan bagi mereka yang akan melaksanakan tugas kedinasan pada periode tersebut," kata Deputi Bidang Lembaga dan Tata Laksana KemenPANRB, Rini Widyantini, Rabu (5/5/2021).

Dikatakannya, ASN tidak diizinkan diberikan cuti selama periode yang ditetapkan atau tanggal 6-17 Mei 2021.

Namun dikecualikan bagi ASN yang mengambil cuti melahirkan, cuti sakit, maupun cuti dengan alasan penting lainnya, misalnya menikah.

"Cuti melahirkan dan cuti sakit juga berlaku bagi pegawai yang dengan perjanjian kerja," kata Rini.

Menurut Rini, ada sejumlah pengecualian bagi ASN untuk ke luar kota. Tentu dengan syarat-syarat tertentu yang tengah melakukan perjalanan dinas keluar kota.

"Larangan bepergian keluar kota maupun mudik ini dikecualikan bagi ASN yang memang melakukan tugas kedinasan dan telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala satuan kerjanya," kata Rini.

Hal kedua, kata Rini, ASN boleh melakukan perjalanan keluar kota maupun mudik jika dalam keadaan tertentu.

Namun ASN tersebut harus memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di instansinya masing-masing.

"Kondisi ini kita antisipasi jika ada ASN yang terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah," kata Rini.

Rini menegaskan ASN yang harus bepergian ke luar kota juga memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan Satgas Covid-19.

Hal ini dimaksudkan agar ASN tidak bepergian dan atau berhati-hati ketika masuk wilayah yang berstatus risiko tinggi.

ASN dengan syarat yang diperbolehkan bepergian keluar kota juga harus mematuhi aturan atau kebijakan keluar masuk orang yang ditetapkan pemerintah daerah asal maupun daerah tujuan.

Baca juga: Larangan Mudik Resmi Berlaku, Masuk ke Kota Bandung Harus Punya 2 Dokumen Ini

"Ini dimaksudkan agar ASN tidak melanggar ketentuan keluar masuk orang yang ditetapkan Pemerintah Daerah," kata Rini.

Hal ketiga, katanya, agar ASN menetapkan kriteria dan persyaratan maupun protokol yang ditetapkan Kementerian Perhubungan maupun Satgas Covid-19, serta tetap mematuhi protokol kesehatan.

Rini mengatakan bahwa MenPAN RB Tjahjo Kumolo juga menegaskan agar ASN selama pandemi Covid-19 wajib menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan.

Ia menegaskan bahwa larangan ini sesuai Surat Edaran Menteri PAN RB No.8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ Mudik dan/ Cuti Bagi ASN dalam masa pandemi Covid-19.

"Pak MenPAN berharap agar ASN dan keluarganya bisa menjadi contoh dengan mengajak masyarakat di lingkungannya, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mencegah penularan Covid-19, secara optimal," ujarnya.

Pada bagian lain, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo berharap tidak ada narasi berbeda dari pejabat terkait larangan mudik.

Ia berharap para pejabat di daerah bisa menyosialisasikan larangan mudik ini.

"Lebih baik hari ini kita lelah, kita dianggap cerewet, daripada korban Covid-19 berderet- deret, karena sudah tidak ada lagi pilihan lain," ujar Doni.

Doni, yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini mengingatkan, adanya peningkatan kasus yang tajam di setiap libur panjang, seperti libur Lebaran tahun lalu, libur Agustus hingga libur Natal dan Tahun Baru.

"Berkaca pada perjalanan kita sudah setahun lebih menghadapi pandemi ini, setiap libur panjang pasti akan diikuti dengan kenaikan kasus aktif dan diikuti dengan bertambahnya angka kematian," ujarnya.

Angka peningkatan bervariasi antara 46 persen sampai dengan 75 persen angka kematian. Sedangkan peningkatan angka kasus aktif dari 70 persen hingga 119 persen.

Baca juga: Larangan Mudik, Perbatasan Bekasi-Karawang Dijaga Ketat, Dipastikan Tidak Ada Pemudik yang Lolos

"Sangat tinggi sekali. Setiap habis libur panjang diikuti dengan kenaikan kasus aktif," kata Doni.

Doni menyatakan, kenaikan ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pasien di rumah sakit. Bahkan ruang perawatan, ICU dan isolasi lebih dari 80 persen.

Hal itu membuat angka kematian tinggi sekitar 250 kematian perhari. Serta tenaga medis turut menjadi korban terpapar COVID-19.

Untuk itu, Satgas telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah. (Tribun Network/Larasati Dyah Utama/Rina Ayu/sam)