Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Imbas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud, Mencuat Usul Pembubaran Komisi VII DPR RI

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro Esti mengusulkan Komisi VII DPR dibubarkan.

Editor: Adi Suhendi
zoom-in Imbas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud, Mencuat Usul Pembubaran Komisi VII DPR RI
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Rapat Paripurna DPR RI. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro Esti mengusulkan Komisi VII DPR dibubarkan.

Usulan itu ia lontarkan setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melebur Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dyah mengatakan, peleburan itu membuat kemitraan Komisi VII dengan Kemenristek hilang secara otomatis.

Dengan demikian, kini Komisi VII hanya punya satu mitra pemerintah yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

”Saya rasa lebih baik Komisi VII dibubarkan saja. Lebih baik digabungkan dengan komisi lain saja,” kata Dyah saat Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (6/5/2021).

Dalam rapat tersebut Dyah juga memberikan opsi lain.

Baca juga: Rapat dengan Komisi I DPR, KSAL Beberkan Kronologi Tenggelamnya KRI Nanggala Hingga Kelaikannya 

Menurutnya jika Komisi VII tak dibubarkan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bisa ditarik menjadi mitra komisi yang selama ini menangani lingkup tugas terkait energi, riset dan teknologit, serta lngkungan hidup itu.

Berita Rekomendasi

Dia mengusulkan hal tersebut, karena Komisi VII turut aktif terlibat dalam upaya peratifikasian Perjanjian Paris dan membuat UU Nomor 6/2016.

Menurutnya, kemitraan dengan KLHK dapat membuka ruang bagi Komisi VII melakukan pengawasan.

”Kami saat ini merasa sangat kesulitan dalam memonitor implementasi UU tersebut mengingat ketika kita membahas gas rumah kaca ini tidak hanya berkaitan dengan sektor energi saja, tapi juga sektor kehutanan hingga sektor limbah,” ujar anggota DPR yang terpilih dari dapil Jawa Timur X (Lamongan dan Gresik).

Baca juga: Pimpinan DPR Bakal Bicarakan Usul Pembubaran Komisi VII

Dyah pun memohon kepada pimpinan DPR RI untuk mempertimbangkan usulan-usulannya.

Dia menilai posisi Komisi VII DPR saat ini sangat tidak optimal karena hanya punya satu mitra di pemerintahan.

"Saya mohon sekali pertimbangan dari pimpinan DPR untuk dapat menambah mitra yang tentunya cocok untuk Komisi VII baik di sektor energi, lingkungan, ataupun ristek," ujar perempuan kelahiran 1993 tersebut.

Diketahui, KLHK saat ini merupakan mitra kerja dari Komisi IV DPR RI.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas