PKS Minta Pemerintah Setop Eksperimen Peleburan Lembaga Riset
Mulyanto berharap, pemerintah mengkaji ulang keputusan melebur semua lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto berharap, pemerintah mengkaji ulang keputusan melebur semua lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Menurut Mulyanto, keputusan ini sangat tidak efektif dan berpotensi menggangu program pengembangan riset dan inovasi nasional.
“Fraksi PKS menyatakan tidak setuju dan menolak tegas," kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat (7/5/2021).
Ia menjelaskan peleburan seluruh lembaga riset tersebut selain mendapat penolakan dari sumber daya manusia peneliti maupun perekayasa di LPNK yang ada, juga sulit dieksekusi di lapangan dalam waktu singkat 2-3 tahun.
"Kabinet Presiden Jokowi sendiri akan berakhir pada rentang waktu tersebut. Sedang Presiden berikutnya belum tentu setuju untuk melanjutkan proyek penggabungan ini. Maka yang akan terjadi adalah poco-poco,bolak-balik eksperimentasi kelembagaan Ristek,” katanya.
Baca juga: Empat Lembaga Dilebur Menjadi BRIN
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menambahkan, selama ini Indonesia sudah beberapa kali punya pengalaman eksperimentasi penggabungan kelembagaan Ristek.
Misalnya pada zaman Kabinet Kerja, penggabungan itu ternyata tidak berhasil.
“Namun sayangnya kebijakan itu malah diulang lagi oleh Pemerintah. Kali ini bentuknya menjadi Kemendibud-Ristek. Untuk itu PKS minta dengan tegas agar Pemerintah setop eksperimen kelembagaan ristek,” ujar Mulyanto.
Mulyanto menjelaskan ada banyak hal krusial yang harus ditangani secara hati-hati bila pemerintah ingin menggabung lembaga riset.
"Selain soal integrasi Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOTK) yang tidak sebentar, juga soal manajemen administrasi, asset dan SDM,” ujarnya.
Baca juga: Megawati Dinilai Tak Cocok Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Pengamat: Sebaiknya Jadi Negarawan Saja
Selain itu, imbuhnya, pemerintah harus mempertimbangkan soal penyatuan budaya kerja dari beberapa lembaga riset yang mempunyai tupoksi (tugas pokok dan fungsi), karakter, tradisi, etos dan jiwa korsa lembaga yang berbeda.
Menurutnya, semua itu tidak mudah dan tidak mungkin terbentuk dalam waktu singkat.
“Karenanya saya khawatir dengan rencana peleburan lembaga riset ini. Alih-alih terjadi efisiensi dan peningkatan kinerja lembaga riset, yang timbul nanti justru adalah kelambanan kinerja. Ini set back," ucapnya.