Tribun

Virus Corona

PPP Pertanyakan Masuknya WN China ke Indonesia Saat Masyarakat Dilarang Mudik

Hal ini, menurutnya penting dilakukan agar tercipta keadilan perlakukan di saat masyarakat di larang mudik. 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in PPP Pertanyakan Masuknya WN China ke Indonesia Saat Masyarakat Dilarang Mudik
ISTIMEWA
Puluhan warga Fouchou, China yang masih tertahan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta selama 24 jam karena pemeriksaan dokumen penerbangan, Jumat (7/5/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mempertanyakan dan menyayangkan terkait kedatangan warga negara China ke wilayah Indonesia menggunakan pesawat charter, di saat Indonesia sedang berusaha kuat keluar dari ancaman bahaya Covid-19. 

"Masuknya WN China tersebut meskipun dengan dalih proyek strategis dengan dokumen resmi tetap menimbulkan pertanyaan publik," ujar Awiek, sapaan akrab Baidowi, kepada wartawan, Sabtu (8/5/2021). 

"Sebab pada sisi lain pemerintah melarang mudik untuk membatasi pergerakan manusia agar bisa mencegah penukaran Covid-19.

Anehnya justru WN China yang di negaranya menjadi sumber penyebaran covid justru boleh datang ke Indonesia," imbuhnya. 

Baca juga: Puluhan WNA China Masuk di Tengah Larangan Mudik, Pengamat: Persepsi Seolah Pemerintah Membebaskan

Oleh karena itu, Awiek menilai pihak-pihak terkait seperti Kemenlu, Kemenkumham dan Satgas Covid harus berkoordinasi dengan baik untuk sementara waktu melakukan pencegahan terhadap masuknya WNA ke Tanah Air. 

Hal ini, menurutnya penting dilakukan agar tercipta keadilan perlakukan di saat masyarakat di larang mudik. 

"Jika alasannya WNA tersebut dalam kondisi sehat saat datang ke Indonesia. Bukankah warga yang mau mudik juga dalam keadaan sehat?" jelas Awiek. 

"Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas untuk menangani Covid-19, jika masyarakat sudah sehat maka pemulihan ekonomi akan segera tuntas," tandasnya. 

Penjelasan PKS

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menilai itu adalah tindakan kurang peka yang dapat mengundang pertanyaan publik.

Baca juga: Beredar Video Rekaman Radar Pesawat Berisi WNA, AirNav: Hoax, Sengaja Dibuat Untuk Meresahkan

"Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan. Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian Covid-19," ujar Netty, kepada wartawan, Sabtu (8/5/2021).

Puluhan warga Fouchou, China yang masih tertahan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta selama 24 jam karena pemeriksaan dokumen penerbangan, Jumat (7/5/2021).
Puluhan warga Fouchou, China yang masih tertahan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta selama 24 jam karena pemeriksaan dokumen penerbangan, Jumat (7/5/2021). (ISTIMEWA)

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengonfirmasi sebanyak 85 Warga Negara China dan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, pada Selasa (4/5).

Netty meminta pemerintah agar menjelaskan tujuan datangnya WN China tersebut dengan gamblang dan apa adanya.

"Agar isu ini tidak menjadi bola liar, pemerintah harus gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia. Masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik lebaran yang merupakan tradisi tahunan, apalagi tahun sebelumnya juga sudah terjadi pelarangan mudik," ungkapnya.

Baca juga: Antisipasi WNA Lolos Karantina, Polres Bandara Soekarno-Hatta Sebar Anggota dan Pertebal Penyekatan

"Pemerintah seharusnya peka. Masyarakat dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan ini," imbuhnya.

Netty juga mengingatkan pemerintah tentang bahaya lonjakan kasus yang masih mengintai, apalagi varian baru Covid-19 juga sudah terkonfirmasi ada di Indonesia.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah melakukan pengetatan proses masuknya WNA ke Indonesia.

"Jika tidak ingin menuai badai, pemerintah harus waspada. Prokes terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan dengan sangat ketat. Jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina dan mafia alat rapid test bekas yang membuat kita malu di mata internasional. Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan," tandas Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI ini.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas