Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tersangka Kasus Kayu Merbau Ilegal dari Aru Segera Disidangkan, KLHK Janji Ungkap Kasus Terorganisir

Setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap pada 7 Mei 2021, kasus ini segera disidangkan.

Tersangka Kasus Kayu Merbau Ilegal dari Aru Segera Disidangkan, KLHK Janji Ungkap Kasus Terorganisir
TRIBUNNEWS.COM/IST/HO
Kasus dugaan pembalakan liar kayu merbau asal Papua dan Papua Barat senilai Rp47,6 miliar memasuki babak baru. TRIBUNNEWS.COM/IST 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra segera menyerahkan WD (49), pemimpin Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih, tersangka kasus kayu merbau ilegal dari Kepulauan Aru dan barang bukti 4.832 batang kayu merbau, kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk segera disidangkan.

Muhammad Nur, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra mengungkapkan WD ditangkap oleh penyidik Gakkum KLHK di Ambon pada tanggal 18 Maret 2021 dan kemudian dibawa penyidik ke Surabaya.

“Saat ini WD ditahan di Rutan Polda Jawa Timur. WD adalah pemimpin KSU Cendrawasih perusahaan kayu di Jl. Rabiajala RT 001/RW 004 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulaupulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru,” kata Nur dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2021).

Baca juga: Gakkum KLHK Amankan 8 Unit Truk Bermuatan Kayu Merbau di Sorong

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra itu mengatakan, setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap pada 7 Mei 2021, kasus ini segera disidangkan.

Hasil penyidikan, pemeriksaan saksi dan ahli, dan bukti kuat yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kayu ilegal dan menyalahgunakan dokumen SKSHHKO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan).

Baca juga: Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 86 Platform Pinjaman Online Ilegal

WD akan dikenakan Pasal 88 Ayat 1 Huruf c Jo. Pasal 15 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Ancaman hukum pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar. Kami sangat mengapresiasi dukungan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam penanganan perkara ini,” jelas Muhammad Nur. 

Baca juga: Rapid Test Antigen Ilegal Beredar di Semarang, Pelaku Raup Untung Rp 2,8 Miliar dalam 5 Bulan

Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum KLHK berujar kejahatan yang dilakukan oleh WD ini telah merugikan negara dan merusak ekosistem serta kawasan hutan di Kepulauan Aru di Maluku.

Perkara ini hasil pengembangan informasi dari masyarakat terkait pengiriman kayu merbau ilegal dengan kapal KM Darlin Isabel, dari Kepulauan Aru ke Surabaya, melalui Pelabuhan Tanjung Perak.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Lusius Genik Ndau Lendong
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas