TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat militer Dr Connie Rahakundini Bakrie menjawab pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui Juru Bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang mempersilakannya untuk menungkap sosok mafia alutsista Mr M.

Pertama, Connie mengucapkan terima kasih yang terdalam atas apresiasi Prabowo dan perhatiannya pada pemberitaan terkait Mafia "Mr M".

Sebagai Warga Negara yang baik, akademisi sekaligus inteketual, kata Connie, adalah kewajibannya untuk bersikap kritis dalam mendukung Menteri Pertahanan dan atau Kementerian Pertahanan agar dapat bertindak, bukan sekedar mewanti-wanti, bahwa tidak ada tempat bagi siapa pun yang dapat bermain-main dalam upaya modernisasi Alutsista.

Connie mengatakan hal itu juga mengingat tugas masyarakat besama Kementerian dan Lembaga terkait adalah mengawal anggaran negara termasuk Anggaran Pertahanan utamanya mengingat anggaran tertinggi pada APBN kita.

Baca juga: Profil Connie Bakrie, Istri Jenderal TNI yang Sebut Mr M di Balik Mafia Alutsista

Selanjutnya, kata dia, terkait beredarnya Mr M atau mafia dalam upaya modernisasi Alutsista dan atau MRO diakui keberadaannya juga oleh para tokoh antara lain Anggota DPR RI Komisi I M Farhan, Mantan Kepala BAIS S Ponto, dan Deputy V KSP Jaleswari Pramodawardhani.

"Maka, menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr M dimaksud, bukan tugas seorang akademisi atau intelektual," kata Connie ketika dikonfirmasi Tribunnews.com pada Selasa (11/5/2021).

Lalu, kata dia, Mr M atau Madamme M, Mr X atau Madamme X, atau siapapun merupakan perkara mudah jika Kemhan RI dapat mengundang KPK untuk masuk menelisik tahapan dalam proses CADMID.

"Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan," kata Connie.

Kemudian, lanjut dia, Good Governance memandatkan adanya transparansi dimana dalam pertahanan sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanan dan Kementrian Pertahanan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran.

Connie mengatakan patut diingat kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan Alutsista dimaksud

Tanpa adanya transparansi anggaran, kata Connie, akan sulit membangun kepercayaan karena dalam proses CADMID semua hal bisa terjadi.

Ia mencontohkan sinyalemen terbuka dari Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanudin tentang RPerpres dengan anggaran kurang lebih Rp 1.760 triliun dalam modernisasi alutsista 2020 – 2024.

"Apakah sudah melalui tahapan yang benar? Sudahkah disetujui dan dipahami oleh pengguna (TNI) dan oleh Komisi 1? Karena jika benar alokasi PLN tersebut maka seluruh Warga Negara perlu mengetahui karena hal ini memiliki konsekuensi pembayaran utang Luar Negeri yang sangat besar dan akan menjadi beban negara dan Warga Negara," kata Connie.

Tentang Pseudo Indhan atau industri pertahanan semu atau palsu, kata Connie, ia sudah menyampaikannya sejak era Menhan terdahulu bahwa hal termudah untuk melakukannya adalah melalui audit teknologi yang ketat oleh Kementerian dan Lembaga terkait bersama BPK kepada semua pelaku Inhan BUMN dan atau BUMS.

Menurutnya hasil audit teknologi lah yang akan menjawab dan menunjukkan siapa dan apa saja BUMN dan BUMS yang termasuk dalam kelompok pelaku Pseudo Inhan.

"Sehingga diperlukan kemauan keras dan kemampuan Kemhan untuk mewujudkan hal ini bersama Kementerian atau Lembaga terkait terutama BPK," kata Connie.

Selanjutnya, Connie mengaku telah menerima dan mengkonfirmasi kehadiran saya atas undangan untuk menghadap Prabowo dan atau Wamenhan melalui pembicaraan bersama Karo Humas Setjen Kemhan Marsma TNI Penny Radjendra minggu lalu.

Namun demikian, kata Connie, agenda itu dibatalkan mendadak menjelang pertemuan.

Selain itu, kata dia, ia juga telah memenuhi undangan dari pejabat PT TMI atau technology Military Indonesia yang menurutnya sedang mengagendakan pertemuan saya bersama Bapak Menhan pada 11 Mei 2021.

Untuk itu, kata dia, selanjutnya terkait keseluruhan point diatas dapat kami diskusikan langsung bersama Prabowo saat pertemuan tersebut.

Sebagai Warga Negara yang baik, akademisi sekaligus inteketual, kata dia, adalah menjadi tugas saya adalah untuk mendukung Kemhan dalam membenahi upaya menyusun Road Map Kebijakan Pertahanan Negara.

"Agar keseluruhan upaya modernisasi alutsista dilakukan dengan akuntabel dan menjaga kepentingan nasional sesuai Visi Presiden RI Joko Widodo dalam mewujudkan TNI berkekuatan Poros Maritim, Dirgantara dan Permukaan Dunia, dimana modernisasi alutsista serta kemandirian Indhan yang sejati akan terkait sangat pada eksistensi dan kewibawaan Indonesia sebagai bangsa berdemokrasi, berwibawa, berdaulat dan terhormat," kata Connie.