TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ironi, kata tersebut mungkin tepat menggambarkan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

Dalam berbagai kesempatan, lembaga antirasuah kerap mengaku kekurangan sumber daya manusia.

Namun, komisi antikorupsi justru menonaktifkan 75 pegawai yang tak lulus atau tidak memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebutuhan SDM KPK kerap diungkapkan dalam sejumlah kesempatan.

Dalam konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2020 di Gedung KPK, Jakarta pada Rabu (30/12/2020) misalnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, lembaga yang dipimpinnya itu masih kekurangan ratusan pegawai untuk seluruh sektor.

Bahkan angkanya menyentuh sekitar 400 orang.

"Tentu sesungguhnya KPK bukan hanya tahun ini, dari tahun sebelumnya KPK sudah melakukan analisis terhadap kebutuhan sdm tidak lebih sudah di atas 400 kebutuhan penambahan sesungguhnya tapi belum dipenuhi," kata Ghufron saat itu.

Ghufron tak membeberkan secara rinci kebutuhan SDM tersebut apakah termasuk tenaga penyelidik dan penyidik.

Yang pasti, Ghufron mengatakan, pihakmya melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan SDM, seperti peningkatan kemampuan SDM yang dimiliki dan bekerja sama dengan lembaga lain.

Hingga kini, persoalan kekurangan SDM tersebut belum sepenuhnya diatasi KPK.

Apalagi, saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung yang membuat KPK tidak dapat memaksimalkan kekuatan SDM yang dimiliki lantaran menerapkan sistem Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Hal ini setidaknya sempat diakui Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/10/2020) malam.

Baca juga: Pembebastugasan Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK untuk Hambat Penanganan Kasus Korupsi Besar

"Sekarang saja (pegawai) yang masuk 25 persen," kata Alex, sapaan Alexander Marwata.

Alex mengibaratkan KPK seperti tengah membuat bangunan.