TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fungsional Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Benydictus Siumlala, menyebut Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak berintegritas.

Benydictus merupakan satu dari 75 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Proses TWK ini tidak berintegritas dan berbahaya bagi lembaga, karena sangat tertutup dan prosesnya penuh rahasia," kata Benydictus lewat keterangan tertulis, Sabtu (15/5/2021).

Benydictus memaparkan, sosialisasi TWK tidak maksimal.

Baca juga: Pegawai KPK Sebut SK yang Dikeluarkan Firli Bahuri Tak Jelas

Ia baru mengetahui mengenai tes tersebut sepekan sebelum tes digelar.

"Sosialisasinya enggak maksimal, tahu-tahu satu minggu sebelum tes baru dikasih tahu. e-mail kartu ujian yang masuk ke pegawai dari BKN tanpa sepengetahuan SDM KPK. Hasil yang disegel enggak jelas begitu dan butuh satu minggu lebih baru dibuka," paparnya.

Benydictus merasa lewat TWK, 'oknum' di KPK berusaha menyingkirkan nama-nama pegawai yang berintegritas.

Seperti diketahui, dari 75 nama pegawai tak lolos TWK, beberapa di antaranya tengah menangani kasus-kasus besar, seperti dana bansos, benur, e-KTP hingga mafia hukum.

Di antara pegawai yang dipecat itu ialah penyidik senior Novel Baswedan, penyelidik Harun Al Rasyid, dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko.

"Kalau melihat nama-nama yang enggak lulus, ya arahnya ke situ," kata dia.

Sebelumnya, Harun Al Rasyid menyebut keputusan penyelenggaran TWK tidak dibuat oleh seluruh pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Ia mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri-lah yang getol mendorong agar dilakukannya TWK.

"Saya beberapa kali komunikasi dengan pimpinan yang lain, dan ini sudah dinyatakan oleh pimpinan lainnya ternyata bahwa di KPK itu sudah tak ada kolegial, Ketua KPK yang gigih dan getol mendorong untuk dilakukannya tes wawasan kebangsaan," kata Harun lewat keterangan tertulis, Rabu (12/5/2021).

Harun diminta untuk memahami kondisi KPK belakangan.