TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyayangkan pemberian izin masuknya WNA China ke Indonesia di tengah situasi pandemi seperti ini.

Saleh mengkhawatirkan kedatangan mereka berpotensi membawa virus Covid-19.

Belum lagi, masuknya WNA China dimaksudkan untuk bekerja di Indonesia.

Sementara, di dalam negeri sendiri, ada banyak PHK dan pekerja yang dirumahkan.

"Mengapa pekerjaan yang tersedia tidak diprioritaskan bagi WNI? Apa sih jenis pekerjaan yang mesti membutuhkan TKA China? Kementerian Ketenagakerjaan perlu terbuka terkait masalah ini," ujar Saleh, kepada wartawan, Senin (17/5/2021). 

Baca juga: KSPI Soroti Kembali Masuknya TKA China ke Indonesia Saat Lebaran

Selain itu, Ketua Fraksi PAN DPR RI itu menilai jawaban Kementerian Perhubungan terkait kedatangan TKA China ini dinilai tidak tepat. 

Sebab menurutnya persoalan dalam kasus ini bukanlah jenis pesawat yang mereka pakai.

Akan tetapi, mengapa TKA asal China ini masih terus-terusan diperbolehkan masuk ke Indonesia. 

"Mau pakai pesawat reguler, pesawat carter, atau pesawat pribadi sekalipun tetap dipertanyakan masyarakat. Sebab, masyarakat berharap agar kedatangan TKA asal China ini dihentikan terlebih dahulu. Jika nanti pandemi ini telah berlalu, baru dipikirkan lagi. Adapun pekerjaan yang mungkin perlu dilanjutkan, bisa saja diberikan kepada pekerja lokal. Saya yakin, pekerja WNI bisa mengerjakannya," jelas Saleh. 

Baca juga: 110 WNA Asal China Masuk Indonesia di Hari Lebaran, PKS Desak Pemerintah Jelaskan ke Publik

Lebih lanjut, dia menyayangkan protes dan penolakan masyarakat seakan tidak didengar oleh pemerintah.

Semakin ditolak, malah semakin banyak yang datang.

Bahkan, sekali penerbangan bisa membawa ratusan rombongan. 

"Menurut saya, perlu dikalkulasi untung rugi menggunakan TKA ini di Indonesia. Sebab, sejauh ini, saya belum pernah mendengar bahwa kedatangan mereka meningkatkan pemasukan negara. Setidaknya, saya belum pernah membaca laporan bahwa mereka berkontribusi dalam meningkatkan APBN," ujarnya. 

"Kalau kontribusinya tidak signifikan, ya dihentikan aja dulu sementara. Ini demi keamanan warga masyarakat. Apalagi, belakangan ini peningkatan jumlah yang terpapar covid-19 semakin tinggi," tandasnya.