Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Antikorupsi menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (18/5/2021).

Puluhan orang yang dominan menggunakan kaos berwarna hitam itu turut membawa kentungan dengan sesekali diketuk secara bersamaan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Koalisi Masyarakat Antikorupsi Syahrul Badri mengatakan, alasan dibunyikannya pentungan tersebut menandakan Indonesia sedang dalam keadaan bahaya.

"Kita disini memiliki simbolisasi lagi-lagi, nyalakan tanda bahaya, menyuarakan kentungan untuk memberikan isyarat kepada pemerintah bahwa kita sedang dalam bahaya," tutur Syahrul melalui pengeras suara saat orasi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Adapun digelarnya aksi pada sore tadi menyusul dari adanya keputusan Pimpinan KPK yang menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status menjadi ASN.

Baca juga: Dilaporkan Novel Baswedan Cs, Lili Pintauli: KPK Bekerja Menjalankan UU, Tak Mengada-ngada

Lanjut Syahrul dalam orasinya meminta pemerintah untuk turut andil terkait adanya penonaktifan pegawai KPK tersebut.

Dirinya menyebut kalau saat ini penegakan kasus korupsi di Tanah Air sedang diganggu.

"Pemerintah perlu turun sampai ke titik paling bawah, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dirasakan. Upaya penegakan kasus korupsi di Indonesia sedang diganggu," ucapnya.

Tak hanya membawa kentungan, puluhan masa aksi yang hadir juga mengikat pita berwarna merah putih di lengannya.

Baca juga: Direktur KPK Sebut Pihak yang Mewawancarainya Punya Kompetensi Intelijen

Sesekali mereka juga meneriakkan seruan bantahan terkait keputusan Ketua KPK yang menonaktifkan 75 pegawai KPK.

Dalam orasinya, Syahrul mengatakan pemerintah harus menyikapi fenomena tersebut dengan mata terbuka.

Tak hanya itu, dia juga meminta pemerintah untuk turun melihat apa yang sedang terjadi saat ini di dalam tubuh lembaga antirasuah.

Baca juga: Direktur KPK Ungkap Isi Surat dari BKN kepada Pegawai Tak Lolos TWK

"Kalau hanya di atas saja, kalau hanya bermain di lingkaran itu saja, pasti tidak akan merasakan apapun itu yang terjadi di sini," katanya.

"Maka dari itu saya harapkan, kita semua mengharapkan pemerintah untuk lebih bisa membuka matanya," sambungnya.

Dengan adanya aksi di depan gedung KPK, Syahrul berharap upaya dari Koalisi Masyarakat Antikorupsi tersebut dapat memberikan sinyal kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebab kata dia, adanya penonaktifan 75 pegawai KPK lantaran tidak lulus asesmen TWK telah menuai banyak kecaman.

"Kita semua berharap berbagai upaya masyarakat, berbagai elemen masyarakat itu berhasil untuk setidaknya memberikan sinyal kepada pemerintah kita, kepada Jokowi dan juga jajarannya. Apalagi pemberhentian 75 pegawai KPK menuai kecaman," katanya.