Pengamat Nilai Kebijakan Larangan Mudik dan Pembukaan Wisata Cukup Baik Tapi Sulit Diimplementasikan
Pengamat Kebijakan Publik UNS, Rino Ardian turut mengomentari soal kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran, tapi memperbolehkan tempat wisata
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Garudea Prabawati
Pemerintah Terlihat Ingin Hati-hati
Menurut Rino, dalam kebijakan pelarangan mudik lebaran ini, pemerintah terlihat memainkan antara gas dan rem.
Pertumbuhan ekonomi sebagai gas, sedangkan kondisi Covid-19 sebagai rem.
Selain itu, Rino menilai kebijakan tentang mudik lebaran di tahun 2020 dan 2021 juga tampak agak berbeda.
Yakni dengan adanya beberapa kelonggaran perjalanan.
Baca juga: Puluhan Warga Satu Perumahan di Bogor Positif Covid-19 Pascalebaran, di Sukabumi 39 Orang Diisolasi
"Dalam kondisi seperti itu kemudian pemerintah di tahun 2021 ini tampaknya agak berbeda dengan 2020. Dengan memberi beberapa kelonggaran perjalanan."
"Kalau tahun 2020 kita lihat tidak ada istilah boleh wisata tapi enggak boleh mudik. Tapi kan enggak boleh mudik saja," ujar Rino.
Berdasarkan hal tersebut, Rino menilai pemerintah tampak ingin berhati-hati dalam mengambil kebijakan ini.
Mengingat dampak pandemi di sektor wisata sangatlah terasa.
Baca juga: Polda Metro Jaya Prediksi Puncak Arus Balik Lebaran Terjadi pada 21 dan 22 Mei
"Kalau melihat dari itu tampaknya pemerintah ingin berhati-hati, karena dampak dari pandemi ini di sektor wisata sangat terasa."
"Beberapa daerah yang tergantung pada pariwisata itu pendapatan daerahnya menurun. Bali misalnya, kemudian ada Jogja," imbuhnya.
Untuk itu, kemudian pemerintah berupaya untuk menjaga momentum lebaran ini supaya sektor wisata tidak jeblok.
Yakni dengan memperbolehkan tempat-tempat wisata dibuka.
"Oleh karena itu kemudian pemerintah berupaya untuk menjaga momentum supaya tidak jeblok wisatanya dengan memperbolehkan wisata," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)
Baca berita lainnya tentang Lebaran 2021.
