Laporan wartawan Tribunnews.com, Malvyandie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19 dinilai sudah berada pada jalur yang tepat.

Proses pemulihannya pun sudah mulai dirasakan masyarakat.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Muhidin M Said di Gedung DPR Jakarta, Jumat (21/5/2021).

“Akselerasi pemulihan ekonomi nasional sudah berada pada jalur yang tepat di tengah pandemi Covid-19,” kata Muhidin.

Selanjutnya, Muhidin mengatakan, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, masih disusun dalam kondisi ketidakpastian ekonomi yang cukup tinggi sebagai akibat pandemi Covid-19 yang belum kunjung sirna.

"KEM-PPKF menjadi suatu hal yang sangat penting karena akan digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022," ujarnya.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: BPR-BPRS Harus Terdepan Layani Kebutuhan Ekonomi Masyarakat

Selanjutnya, ia memberikan sejumlah poin penting terkait up date perekonomian nasonal.

Yakni, kebijakan fiskal 2022 harus selaras dan konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Di mana, kebijakan fiskal 2022, perlu mendapat penekanan pada upaya untuk pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

Kebijakan reformasi struktural tidak bisa dilepaskan dari program penguatan institusional dan simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi dan implementasi Undang Undang Cipta Kerja.

Baca juga: Nilai Ekonomi Digital Indonesia Diestimasi Capai 130 Miliar Dollar AS pada 2025

"Sehingga diharapkan akan mampu mendukung peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing tinggi," katanya.

Keberhasilan program vaksinasi, menurutnya, menjadi prasyarat penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Pemerintah tetap harus fokus untuk menuntaskan program vaksinasi pada 2022.

Berbagai langkah yang sudah dilakukan selama ini, seperti peningkatan kapasitas perawatan, penerapan protokol kesehatan, serta pembatasan aktivitas, perlu terus diintensifkan agar penyebaran virus Covid-19 bisa terus ditekan.

"Pemerintah harus bisa memastikan bahwa supply vaksin yang cepat dan memadai untuk tahap selanjutnya bisa dilakukan, agar target herd immunity bisa tercapai," katanya.