Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menyebut ada dua pimpinan yang berpihak terhadap 75 pegawai yang dinonaktifkan.

Sementara satu pimpinan lagi, dikatakannya, menghilang.

Sujanarko, yang masuk dalam daftar 75 pegawai tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tak menyebut siapa dua pimpinan yang kini berpihak kepada pegawai maupun satu pimpinan yang tak diketahui keberadaannya.

"Ada beberapa pimpinan yang mulai lompat ke pegawai. Baru dua orang saya dengar, bahkan satu pimpinan menghilang, HP-nya enggak bisa dihubungi," kata Sujanarko dalam acara Halal Bihalal Kebangsaan yang digelar virtual di kanal YouTube AJI Indonesia, Jumat (21/5/2021).

Keberpihakan tersebut, disebutkan Sujanarko, terjadi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tanggapan atas nasib 75 pegawai tak lulus TWK pada 17 Mei.

Baca juga: Tiga Kasatgas KPK Kasus Rekening Gendut Budi Gunawan Dikabarkan Ikut Dinonaktifkan

Diketahui saat itu Jokowi menegaskan TWK, yang jadi salah satu syarat alih status Aparatur Sipil Negara (ASN) tak bisa serta merta dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK.

Namun, Sujanarko kini menyatakan tersisa dua pimpinan KPK yang masih ngotot memecat pegawai yang tak lulus TWK.

Kedua pimpinan tersebut berinisial F dan LPS.

Baca juga: KPK Belum Telusuri Asal-usul Uang Penyuap Mantan Pejabat Pajak Angin Prayitno Aji

Adapun kedua inisial itu merujuk Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

"Sekarang itu yang tinggal percaya diri itu memang F. F masih pede banget dibantu dengan LPS, LPS itu dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sudah seperti itu pengikut setia," ujar Sujanarko.

Jika Sujanarko menyebut dua pimpinan yang masih ngotot memecat 75 pegawai adalah Firli dan Lili, maka tersisa tiga pimpinan lainnya, yaitu Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango.