Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kominfo Akan Lakukan Hal Ini atas Nasib 100 Ribu Lebih Warga yang Data BPJS Kesehatannya Bocor

Kominfo beberkan langkah mereka atas nasib 100 ribu lebih warga yang data BPJS Kesehatannya bocor.

Penulis: Inza Maliana
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Kominfo Akan Lakukan Hal Ini atas Nasib 100 Ribu Lebih Warga yang Data BPJS Kesehatannya Bocor
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Petugas melayani pelanggan di kantor BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (1/7/2020). Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, kelas II menjadi Rp 100.000, dan kelas III menjadi Rp 42.000 (dengan subsidi Rp.16.500 sehingga menjadi Rp 25.500). Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membenarkan adanya 100.002 data milik Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang bocor di Raid Forum.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pihaknya telah memanggil direksi BPJS Kesehatan terkait kebocotan data ini.

Menurutnya, saat ini pihak BPJS masih melakukan investigasi lebih lanjut mengenai kebenaran data yang bocor.

Baca juga: Kominfo Telah Blokir Dua Tautan Situs Berisi Data Warga Peserta BPJS Kesehatan yang Bocor

"Mereka (BPJS Kesehatan) meminta waktu untuk melakukan investigasi, karena mereka belum bisa mengonfirmasi secara pasti," kata Samuel, dikutip dari tayangan Kompas TV, Sabtu (22/5/2021).

Sementara, Samuel memastikan, Kominfo akan melakukan mitigasi lebih lanjut terkait kebocoran data ini.

Sebab, dari pola kasus kebocoran, Samuel meyakini peretas yang membocorkan data akan menggunakannya untuk kejahatan lainnya.

Untuk itu, ia meminta agar seluruh instansi yang memerlukan data pribadi untuk lebih memastikan keamanannya.

Berita Rekomendasi

"Kita lakukan mitigasi, kita tau siapa saja ini dan kita juga mengharapkan semua institusi waktu menerima data pribadi itu wajib memastikan data pribadi itu benar-benar milik yang bersangkutan," ujar Samuel.

Samuel menyampaikan, para instansi harus melakukan crosscheck berkali-kali untuk memastikan kebenaran data pribadinya.

Baca juga: Kominfo dan Direksi BPJS Kesehatan Lakukan Pertemuan Soal Kebocoran Data NIK, Ini Hasilnya

"Umpamanya kita mau bukan akun lewat online, nah itu mungkin bisa dicek algoritma dari wajahnya, dicocokkan dengan Dukcapil, apakah benar orangnya," katanya.

Selain itu, Samuel juga berharap masyarakat bisa lebih sadar mengenai keamanan datanya masing-masing.

Sebab, menurutnya, dalam era digital seperti saat ini, kebocoran sebuah data sangat mungkin terjadi.

"Jadi kita ingin masyarakat mulai sadar tentang keamanan data, semua orang yang menyimpan, mengelola data pribadi kita juga harus meningkatkan keamanannya."

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan

"Karena kita masuk ke era digital, kebocoran itu pasti bisa tejadi."

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas