Pengamat: Kecil Peluang Ganjar Pranowo Diusung PDIP Jadi Capres, Mungkin Bisa Lewat Partai Lain

Pengarahan tersebut dilakukan bertepatan dengan puncak rangkaian acara HUT ke-48 PDI Perjuangan.

Puan yang merupakan putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ini memberi pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

Tidak hanya kader dari eksekutif, kader dari legislatif dan struktur partai pun diundang.

Namun, dalam acara, tidak tampak Gubernur Jateng yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Baca juga: Ganjar Sengaja Tak Diundang Acara Puan, Bambang Pacul: Sudah Dikasih Kode, Malah Tambah Kebablasan

Dalam undangan yang tersebar, tertulis susunan acara atau agenda antara lain arahan Puan Maharani kepada seluruh kader partai Jateng secara tatap muka yang diikuti: DPR RI Jateng, DPD Jateng, DPRD Provinsi Jateng, kepala daerah, dan wakil kader se-Jateng.

Dalam akhiran tulisan peserta tatap muka tersebut, tertulis 'Kecuali Gubernur'.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto membenarkan semua kepala daerah di Jateng dari PDI Perjuangan diundang, kecuali gubernur.

Ia pun mengungkapkan alasan tidak diundangnya orang nomor satu di Jateng tersebut.

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan atau kebablasan). Yen kowe pinter, ojo keminter," kata Bambang Wuryanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (23/5/2021).

Menurutnya, DPD PDI Perjuangan Jateng berseberangan dengan sikap Ganjar Pranowo perihal langkah pencapresan di 2024.

Baca juga: Puan Maharani Beri Arahan Kader PDIP Se-Jateng, Ganjar Pranowo Tak Diundang

Ia menyebut dengan terang-terangan, Ganjar terlalu berambisi maju dalam Pilpres 2024 sehingga meninggalkan norma kepartaian.

Karena perbedaan pendapat itu, Ganjar sebagai Gubernur Jateng tak diundang dalam kegiatan tersebut.

Padahal semua kepala daerah dan wakilnya dari partai berlambang kepala banteng itu hadir secara langsung.

Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Di sisi lain, itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum.