Tribun

Seleksi Kepegawaian di KPK

51 Pegawai Dipecat karena Tak Lulus TWK, Presiden Dinilai Perlu Panggil KPK hingga KemenPANRB

KPK sebagai lembaga yang terdampak langsung pemecatan pegawai KPK melalui TWK, tidak boleh berlindung dibalik tim assesor

Penulis: Reza Deni
Editor: Sanusi
zoom-in 51 Pegawai Dipecat karena Tak Lulus TWK, Presiden Dinilai Perlu Panggil KPK hingga KemenPANRB
Tribunnews/Irwan Rismawan
Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam (kiri) menerima berkas pengaduan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat mereka melakukan audiensi di Kantor Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5/2021). Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dengan didampingi beberapa lembaga hukum melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lewat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) menilai Presiden Joko Widodo perlu memanggil pimpinan KPK usai 51 pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan akhirnya dipecat.

"Karena arahannya tidak dilaksanakan sepenuhnya, Presiden perlu memanggil KPK untuk mendapat penjelasan yang komprehensif," kata Ketua LAKPESDAM PBNU Rumadi Ahmad kepada Tribunnews, Rabu (26/5/2021).

Baca juga: Dewas KPK dan Presiden Jokowi Didesak Segera Bersikap Soal Pemecatan 51 Pegawai

Menurutnya, KPK sebagai lembaga yang terdampak langsung pemecatan pegawai KPK melalui TWK, tidak boleh berlindung dibalik tim assesor dan lembaga lain seperti BKN dan KemenpanRB.

Lebih lanjut, Rumadi menyayangkan KPK, BKN dan KemenpanRB karena tidak sepenuhnya menjalankan arahan Presiden kalau tidak dikatakan pembangkangan.

Baca juga: Terima Aduan, Komnas HAM Singgung Adanya Dugaan Stigmatisasi pada 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Baca juga: Moeldoko Heran TWK di KPK Begitu Diributkan hingga Minta Jangan Terus Digoreng

"Arahan Presiden sudah jelas, alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK dan TWK tidak bisa serta merta bisa dijadikan alat untuk memecat pegawai KPK," pungkasnya.

Diketahui, sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Termutakhir, 51 dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus TWK tersebut bakal dipecat dan diberikan tinta merah atau dianggap sudah tidak dapat dibina.

Keputusan itu diambil dalam rapat yang digelar lima pimpinan KPK bersama Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di kantor BKN RI, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021).

Namun, pimpinan KPK maupun BKN masih menutup rapat nama-nama para pegawai lembaga antirasuah yang tak lolos alih status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.

"Jadi untuk nama-nama sementara tidak kami sebutkan dulu. Baik yang masih 24 orang yang masih bisa dilakukan pembinaan, maupun 51 dinyatakan asesor tidak bisa dilakukan pembinaan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers.

Alexander mengatakan keputusan yang diambil dari rapat bersama itu berdasarkan pertimbangan dan pendapat dari hasil pemetaan para asesor terhadap pegawai KPK.

Baca juga: Moeldoko Usul TWK KPK Libatkan NU dan Muhammadiyah

Hasilnya, katanya, 24 pegawai dari 75 yang tak lolos TWK masih memungkinkan dibina sebelum dialih status jadi ASN.

"Sedangkan yang 51 orang ini dari asesor warnanya sudah merah, yang tidak dimungkinkan melakukan pembinaan," kata Alexander.

Keputusan ini tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar TWK tak bisa menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai KPK.

Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

Diketahui berdasarkan UU KPK nomor 19 tahun 2019, para pegawai KPK akan berstatus ASN.

Dengan demikian, seluruh pegawai lembaga antirasuah itu pun dialihstatuskan jadi ASN.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas