TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengingatkan aparatur sipil negara (ASN/PNS) untuk memperbaharui data.

 Pasalnya, Bima menyebut adanya kumpulan data para ASN selama ini ada yang palsu.

Bahkan, Bima menyebut ada sebanyak kurang lebih 100 ribuan data PNS yang disinyalir misterius. Sehingga, hal tersebut membuat pemerintah hanya membayar gaji kepada data misterius tersebut.

Terkait hal itu, anggota Komisi II DPR RI Fraksi Demokrat Anwar Hafid mengatakan akan lebih baik pemerintah untuk fokus pada pembenahan database kepegawaian demi mengatasi kasus tersebut. 

"Kita harus fokus pada pembenahan database kepegawaian yang terintegrasi daerah dan pusat. Lewat sistem kepegawaian yang terintegrasi dengan basis data yang jelas, seluruh persoalan baik gaji, pembiayaan lain semua pasti akan sinkron," ujar Anwar, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (26/5/2021). 

Politikus Demokrat itu mengatakan Komisi ASN dan Departemen Dalam Negeri harus sudah beradaptasi dan menerapkan prinsipil ini seiring perkembangan zaman. 

"Kini saatnya Depdagri dan Komisi ASN mesti menerapkan hal prinsipil ini, karena kemajuan teknologi informasi sudah lebih maju. Maka birokrasi kita juga mesti maju," jelas Anwar. 

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengingatkan aparatur sipil negara (ASN/PNS) untuk memperbaharui data.

Pasalnya, Bima menyebut adanya kumpulan data para ASN selama ini ada yang palsu.

Bahkan, Bima menyebut ada sebanyak kurang lebih 100 ribuan data PNS yang disinyalir misterius. Sehingga, hal tersebut membuat pemerintah hanya membayar gaji kepada data misterius tersebut.

Namun, setelah ditelusuri, tidak ada orangnya.

"Pada 2014 kita melakukan kembali pendataan ulang PNS tapi saat itu kita sudah melakukannya melalui elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri. Hasilnya apa? Ternyata hampir 100.000 tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya," kata Bima seperti dikutip dari YouTube BKN #ASNKINIBEDA, Senin (24/5/2021).

Bima pun menjelaskan, bahwa semenjak pemutahiran data pada tahun 2014 itu, database ASN menjadi lebih akurat walaupun masih banyak yang belum melakukan pendaftaran ulang.

"Sejak merdeka kita baru dua kali memutakhirkan data ASN. Pertama tahun 2002 itu dilakukan melalui daftar ulang PNS dengan sistem yang masih manual. Kemudian pada 2014 kita melakukan kembali pendataan ulang PNS, tapi saat itu kita sudah melakukannya melalui elektronik," ucapnya.

Baca juga: Legislator PAN Duga Terjadi Kolusi Terkait 97 Ribu ASN Fiktif