TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan berdasarkan amatan pihaknya dalam proses seleksi asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK terdapat kelompok jahat yang terbentuk.

Hal itu disampaikan Kurnia saat konferensi pers secara virtual bersama YLBHI dan LBH Jakarta dengan tema 'Menyoal Penyingkiran 51 Pegawai KPK: Upaya Pembangkangan Perintah Presiden'.

"Selama ini dalam pengamatan kami yang harus dilihat lebih lanjut adalah bahwa ini pimpinan KPK kami yakin tidak bergerak sendiri, ada pola yang terbentuk ada kerjasama dengan kelompok tertentu," kata Kurnia, Rabu (26/5/2021).

Pernyataan tersebut diutarakan Kurnia karena katanya setelah isu kegagalan pegawai KPK yang tak lulus TWK tersebut menguat banyak kejadian yang janggal menyerang akun-akun KPK.

Pertama kata Kurnia, ada dugaan pengerahan buzzer di seluruh platform media sosial untuk menyudutkan kinerja KPK.

"Kalau kalian tahu, mereka (buzzer) berdengung di Instagram, Twitter, YouTube di seluruh media sosial dengan komentar-komentar yang menyudutkan KPK atau yang berupaya untuk mendegradasi gerakan ini," tutur Kurnia.

Kejadian kedua yakni adanya upaya peretasan yang terjadi kepada sejumlah pegiat antikorupsi serta mantan pimpinan KPK.

Satu di antaranya yang menyorot perhatian yakni kegiatan peretasan yang dialami para peniliti ICW saat mengadakan konferensi pers virtual melalui aplikasi Zoom tersebut diikuti oleh delapan eks pimpinan KPK.

Adapun tema diskusi yang ditarik saat itu yakni 'Menelisik Pelemahan KPK Melalui pemberhentian 75 Pegawai' yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (17/5/2021) lalu.

"Kedua adalah upaya peretasan yang dilakukan terhadap sejumlah pegiat antikorupsi dan juga mantan pimpinan KPK," ucapnya.

Baca juga: Istana Wacanakan Pendidikan Kedinasan bagi Pegawai KPK yang Dipecat

"Dari itu kami yakin ini pasti bukan kerja pimpinan atau spesifik bukan kerja individu Firli Bahuri semata yang pasti ada pola ada persongkokolan jahat terjadi di balik tes wawasan kebangsaan," imbuhnya.

Diketahui, sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Termutakhir, 51 dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus TWK tersebut bakal dipecat dan diberikan tinta merah atau dianggap sudah tidak dapat dibina.

Keputusan itu diambil dalam rapat yang digelar lima pimpinan KPK bersama Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di kantor BKN RI, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021).