TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam situasi Covid-19, semua kegiatan pemerintahan, ekonomi, kemasyarakatan,  bahkan peribadatan menjadi sulit.

Termasuk pembangunan dan pengadaan barang dan jasa terhenti karena refocusing anggaran, baik yang berasal dari APBD maupun APBN.

Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menghadiri halalbihalal Partai Gerindra Sumatera Selatan, di kantor DPD Partai Gerindra, Palembang pada Kamis (27/5/2021).

"Pada tahun 2020 tidak ada pengadaan barang dan jasa, akibatnya tidak ada belanja dan pembangunan. Perekonomian macet, kampus tutup, sekolah tutup, bahkan pasar dan mall pun tutup. Tidak ada kegiatan ekonomi," kata Muzani.

Baca juga: Makin Terang Benderang Kalau Gerindra dan PDIP Akan Usung Prabowo-Puan di Pilpres 2024

Namun, menurutnya memasuki tahun 2021, suasana mulai berubah.

"Kita kini memasuki kehidupan new normal dimana setiap gerak harus menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak," ujar Muzani.

Maka, lanjutnya, di tahun ini pun belanja pemerintah terhadap barang dan jasa sudah mulai dilakukan.

"Ada optimisme baru yang diharapkan bisa mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan daya beli di masyarakat. Karena pengadaan barang dan jasa sudah mulai dilakukan melalui tender. Kita bersyukut atas situasi yang kini mulai membaik," ujarnya.

"Gerindra berharap agar serapan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD harus tepat sasaran," lanjutnya.

Baca juga: Kejati Banten Tahan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Masker KN95, Bagaimana Nasib Kadinkesnya ?

Misalnya dengan menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi penganggurang yang kini semakin meluas akibat PHK.

"Karena itu proyek-proyek padat karya yang menyerap tenaga kerja harus menjadi prioritas bagi pembangunan kita," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Terkait pengadaan barang dan jasa, Muzani menilai harus mengutamakan produksi dalam negeri agar perputaran uang dan barang bisa berputar lebih cepat lagi.

"Ini sejalan dengan kampanye penggunan produksi dalam negeri oleh presiden Jokowi," ujarnya.

Impor produk asing hanya dimungkinkan pada barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri.

Dengan demikian perputaran ekonomi di dalam negeri akan lebih baik lagi, karena arus produksi dan konsumsi berjalan produktif.

Termasuk daya beli masyarkat yang meningkat.

Baca juga: DKI Jakarta Dapat Nilai E dari Kemenkes, di Bogor Jokowi Panggil Seluruh Kepala Daerah di Jawa Barat

Muzani juga mengingatkan pentingnya pembangunan dirasakan pada masyarakat yang terdampak kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Partai Gerindra akan terus mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakannya berpihak kepada rakyat.

"Bagi kami ini adalah tugas mulia dan menjadi inti dari tujuan kami berpartai," pungkas Muzani.