Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Reformasi Strategi Pertahanan Baru Cegah Pembobolan Data
Anis Matta menegaskan regulasi keamanan nasional di era digital saat ini tidak bisa mengimbangi kemajuan teknologi yang maju sedemikian pesatnya.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, regulasi mengenai keamanan nasional di era digital saat ini tidak bisa mengimbangi kemajuan teknologi yang maju sedemikian pesatnya.
Begitu satu regulasi selesai, muncul teknologi baru yang juga membutuhkan regulasi, sehingga diperlukan reformasi secara keseluruhan dalam sistem pertahanan.
"Regulasi tidak pernah bisa mengikuti. Kita baru selesai dari regulasi, satu teknologi baru sudah lahir dan membutuhkan regulasi baru lagi. Ini yang saya maksud, kenapa kita membutuhkan reformasi dalam pertahanan secara keseluruhan," ujar Anis Matta dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).
Baca juga: Partai Gelora: Pembubaran Negara Israel, Alternatif Solusi yang Harus Dipikirkan PBB
Menurut Anis, reformasi sistem pertahanan harus dilakukan karena perang masa depan bukan perang secara fisik lagi, tapi perang sosial yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan kemajuan teknologi, seperti pencurian data strategis.
"Yang menciptakan teknologi, Amerika Serikat juga tak luput dari pencurian data saat Pilpres lalu. Bahkan ilmuwan nuklir Iran, Fahrizadeh tahun lalu dibunuh, dan pemerintah Iran mengumumkan seluruh data nuklir mereka dicuri," katanya.
Untungnya, Indonesia saat ini tidak memiliki negara yang menjadi musuh secara spesifik, hanya sekedar korporasi-korporasi kecil yang pekerjaanya memang melakukan pencurian data untuk kepentingan pribadi, seperti pencurian 279 data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Tetapi supaya kita memandang persoalan ini, harus secara strategis dan bersikap jangka panjang karena pembobolan seperti ini, resiko permanen yang akan selalu ada. Sehingga kita perlu melakukan pendekatan baru dalam sistem dan strataegi pertahanan kita secara keseluruhan," ujarnya.
Baca juga: Gelora Ingatkan Pemerintah Jangan Tambah Beban Masyarakat Dengan Kenaikan Pajak
Anis Matta menilai apabila tidak melakukan antisipasi dengan sistem dan strategi pertahanan baru, bukan mustahil pembobolan data yang lain terjadi, bisa data militer, kepolisian atau data strategis lainnya.
"Kita belum kebayang saja, kalau data militer, kepolisian dan seterusnya. Ini semua bobol. Untungnya, kita juga tidak punya senjata nuklir, tiidak ada instalasi yang strategis banget, yang dicuri baru data BPJS," katanya.
Anis Matta berharap pemerintah bisa melakukan 'peramalan tren teknologi' ke depan mulai dari sekarang ini, baik dari sudut pandang kehidupan sosial, ekonomi, politik, militer dan lain-lain. Sehingga Indonesia memiliki independensi dalam sistem pertahanan, karena didukung teknologi terbaru
Baca juga: Tiba di Jakarta, Myanmar Hingga Isu Rasial Dibahas Wamenlu AS Bersama Wamenlu Mahendra Siregar
"Kita pada satu kesimpulan mendudukkan masalah pembobolan data ini secara lebih komprehensif. Dan dari sisi pertahanann kita perlu merumuskan satu sistem dan strategi pertahanan baru, paling tidak Indonesia memiliki indepedensi dalam keamanan digitalnya," katanya.
Karena itu, Anis Matta berharap regulasi yang dibuat bisa mencakup kemajuan teknologi saat ini dan masa depan. Sehingga ketika muncul teknologi baru, regulasi yang ada bisa digunakan.
"Kita di Partai Gelora ini ingin melemparkan isu ini supaya mengubah perbicangan publik kita dan berbicara dengan masalah serius seperti ini," pungkas Anis Matta.(*)