TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah mengatakan aset tersangka kasus korupsi PT Asabri (Persero) di luar negeri masih terkendala untuk disita.

Menurut Febrie, penyidik memiliki kesulitan yang berkaitan dengan aturan hukum terkait penyitaan antara kedua negara.

Aset tersebut disita harus melalui prosedur hukum negara tersebut.

"Jadi teknis bukan di masalah mencari bukti keterkaitan aset itu dengan si pelaku tetapi menyangkut teknis tentang hubungan hukum antara dua negara," kata Febrie kepada wartawan, Selasa (1/6/2021).

Ia menyampaikan Biro Hukum Kejaksaan Agung RI telah berupaya untuk melakukan proses penyitaan.

Termasuk, pemeriksaan saksi-saksi yang berada di luar negeri.

"Saya lihat ada di teman teman biro hukum bagaimana kita meminta izin pemeriksaan orang yang ada disana, nah ini kan betul betul jalur diplomatik dan bagaimana pengakuan hukum di sana yang betul betul harus dicermati," tukasnya.

Baca juga: Tersangka Korupsi Asabri Makin Lihai Sembunyikan Asetnya agar Tak Disita

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan aset sitaan kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri (Persero) masih mencapai Rp 13 triliun.

Diketahui, angka itu masih jauh dari perhitungan kerugian negara yang dihitung BPK RI yang mencapai Rp 22,78 triliun. 

"Sampai saat ini sekitar Rp13 triliun dan pasti akan kami terus buru," kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021).

Burhanuddin mengakui kasus korupsi Asabri memang telah akan mulai masuk ke tahapan persidangan.

Namun, hal ini tak mempengaruhi penyidik memburu aset-aset tersangka.

"Walaupun nanti tahapan-tahapan sudah di penuntutan, tetapi ada kewajiban kami untuk aset tracing. Karena kewajiban kami untuk memenuhi kerugian-kerugian yang telah terjadi," ungkap dia.

Lebih lanjut, Burhanuddin menyampaikan pengejaran aset bakal dilakukan hingga setelah adanya putusan pengadilan.