Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pimpinan Komisi VI Minta Satgas Investasi Periksa dan Berikan Sanksi PT TPL

Kepala BKPM Bahlil diminta periksa dan berikan sanksi PT Toba Pulp Lestari Tbk yang diduga sering bermasalah dengan masyarakat sekitar Danau Toba.

Pimpinan Komisi VI Minta Satgas Investasi Periksa dan Berikan Sanksi PT TPL
https://maritim.go.id/pesona-danau-toba/
Ilustrasi Danau Toba 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia periksa dan memberikan sanksi PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk yang diduga sering bermasalah dengan masyarakat sekitar hutan konsesi di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara

Hal itu disampaikan Martin dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (31/5/2021). 

Awalnya, Bahlil menjelaskan adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Kementerian dan Badan yang Ia pimpin.

Baca juga: Buntut Penetapan Tersangka Korupsi Pengadaan Masker KN95, 20 ASN Dinkes Banten Mengundurkan Diri

Bahlil mengatakan, Satgas tersebut diisi unsur Polri dan Kejaksaan serta kementerian dan juga lembaga terkait, dengan tujuan tidak hanya untuk mempercepat perizinan investasi, tapi juga menjaga jalannya investasi yang sudah atau akan berjalan. 

Setelah menyampaikan pemaparannya, Martin menyampaikan, permasalahan terkait perusahaan pulp, yaitu PT TPL yang saat ini sedang bermasalah dengan masyarakat sekitar, bahkan sejak perusahaan itu bernama Inti Indorayon Utama. 

“Pak menteri, ini yang sedang hangat di Dapil saya itu ada namanya PT Toba Pulp Lestari (TPL) . Jadi dulu ini perusahaan Pulp dan Rayon, dulu namanya Indorayon. Kemudian Rayonnya ditutup karena mendapat protes dari masyarakat, sehingga menjadi Toba Pulp Lestari. Ini PMA (penanaman modal asing) Pak Menteri," kata Martin. 

"Sekarang ini juga sedang bermasalah lagi dengan masyarakat. Jadi dulu itu Indorayon bermasalah dengan masyarakat, diminta untuk ditutup, kemudian berganti nama menjadi TPL, nah sekarang bermasalah lagi dengan masyarakat,” sambung Martin. 

Baca juga: Masyarakat Adat Danau Toba Diduga Jadi Korban Kriminalisasi PT Toba Pulp Lestari

Masalah yang kerap terjadi, kata Martin, yaitu kerusakan lingkungan seperti banjir dan pencemaran lingkungan yang diduga terkait dengan aktivitas perusahaan, serta sengketa lahan dengan masyarakat setempat yang jauh sebelum ada perusahaan tersebut, sudah dikelola warga. 

“Apakah ada wewenang menteri dan juga Satgas terhadap investasi-investasi yang seperti ini,” tanya Martin. 

Ketua DPP Partai NasDem ini juga mengingatkan, Bahlil agar Satgas yang dipimpinnya menegakkan hukum secara tegas dan adil. 

Halaman
12
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas