TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Total APBD 2021 mencapai Rp1.199,36 triliun, di mana hingga saat ini realisasi APBD baru mencapai 21,98 persen.

“Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7 persen pada kuartal II tahun ini,” kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Moch. Adrian, Rabu (2/6/2021).

Adrian mengimbau pemerintah daerah fokus membelanjakan APBD untuk hal-hal yang bersifat produktif.

Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD.

Baca juga: JAMMI: Operasi Penyekatan Polri Hindarkan Ledakan Covid-19

“Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat Covid-19," ujarnya.

Sementara, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja menyatakan, pihaknya juga terus melaksanakan sejumlah pembangunan di berbagai daerah selama pandemi.

“Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” kata Endra.

Menurut Endra, berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR fokus pada 5
program prioritas nasional selama pandemi.

Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun.

"Ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain, realisasinya sudah mencapai 40 persen yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” terang Endra.

Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,8 triliun.

Pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor informasi, komunikasi dan teknologi Rp420 miliar, serta pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun.