Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Dirjen Dukcapil: Tidak Ada Kolom Jenis Kelamin Waria di Dokumen Kependudukan Indonesia

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa tidak ada jenis kelamin waria atau transgender dalam dokumen

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Dirjen Dukcapil: Tidak Ada Kolom Jenis Kelamin Waria di Dokumen Kependudukan Indonesia
Wartakota/Henruy Lopulalan
Ilustrasi KTP 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG SELATAN -- Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan Layanan Adminduk berupa pendataan dan perekaman KTP-el serta penerbitan Kartu Keluarga bagi kelompok Transgender, di Kota Tangerang Selatan, Rabu (2/6/2021).

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa tidak ada jenis kelamin waria atau transgender dalam dokumen kependudukan di Indonesia

Hal itu sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia hanya ada dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.

Baca juga: Kolom Jenis Kelamin di E-KTP dan KK untuk Transgender Tetap Diisi Laki-laki atau Perempuan 

"Dukcapil mematuhi hukum yang berlaku," kata Dirjen Zudan dalam keterangannya.

Oleh karena itu ia meminta para transgender tersebut mengisi datanya secara jujur agar tidak menghilangkan nasab.

"Saya minta teman-teman transgender mengisi datanya secara jujur. Namanya harus nama asli, jangan diubah. Nama bapak dan ibu jangan diubah. Jangan menghilangkan atau mengganti nama Bapak dan ibu karena bisa menghilangkan nasab," lanjutnya.

Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan Layanan Adminduk berupa pendataan d
Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan Layanan Adminduk berupa pendataan dan perekaman KTP-el serta penerbitan Kartu Keluarga bagi kelompok Transgender, di Kota Tangerang Selatan, Rabu (2/6/2021).
Berita Rekomendasi

Mengisi data kependudukan dengan jujur dan benar akan memudahkan bagi transgender mendapatkan hak mereka dari pemerintah, seperti bantuan sosial, BPJS, SIM dan lainnya.

"Dengan memiliki KK dan KTP el maka kaum transgender akan mudah mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS, SIM, Bantuan Sosial, membuka rekening bank dan lain-lain" katanya menandaskan.

Baca juga: Cek Penerima Bansos dan PKH Melalui Cekbansos.kemensos.go.id, Siapkan KTP

Zudan menegaskan praktik diskriminasi tidak boleh ada dalam pelayanan publik apa pun jenis perbedaannya.

Ia berujar setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pelayanan publik yang setara dan nondiskriminatif.

"Negara bertanggungjawab agar seluruh WNI mendapatkan pelayanan Adminduk terbaik secara cepat dan mudah tanpa diskriminasi," ujarnya.

Sebelum dengan kelompok transgender, Dukcapil juga talah melayani jemput bola perekaman KTP-el kaum disabilitas.

Baca juga: CEK Penerima BLT UMKM Rp 1,2 Juta di BRI dan BNI, Ini Cara Mencairkan di Bank, Bawa KTP

Dukcapil juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial melayani perekaman KTP-el pada kelompok masyarakat adat terpencil Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas