Laporan Wattawan Tribunnews.com, Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Banggar (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah menginginkan agar belanja Pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Hal ini penting guna mempersempit ruang terjadinya kerawanan sosial.

Karena itu, beberapa prioritas belanja yang dilakukan Pemerintah harus mampu mencapai sasaran yang tepat.

Salah satunya, dengan memperkuat alokasi anggaran perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan pemulihan ekonomi nasional tahun 2022.

Menurut politisi senior PDI Perjuangan ini, prioritas belanja Pemerintah juga harus mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, menghidupkan kembali sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur yang tertunda, mendorong dunia usaha dan membantu sektor UMKM untuk segera bangkit.

"Semua alokasi anggaran Pemerintah pusat tersebut, harus berbasis kepada output, outcome dan hasil yang terukur dengan baik (result based)," jelas Said Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Selain itu lanjut Said, rencana Pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dilakukan dengan hati-hati.

Hal ini penting agar jangan sampai menimbulkan permasalahan baru bagi daerah.

Baca juga: Bamsoet Minta Pemerintah Tindak Tegas dan Bekukan Rekening Pinjaman Online Ilegal

Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama melakukan evaluasi terhadap kendala yang terjadi selama ini, baik ditingkat pusat maupun daerah.

"Kami mendukung upaya Pemerintah untuk menjadikan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 sebagai momentum untuk meningkatkan quality control anggaran; memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi; serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional," tuturnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini melanjutkan, TKDD tidak hanya sekedar menutup kekurangan APBD, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen fiskal yang efektif di daerah.

Karena itu, politisi asal Sumenep, Madura ini mendorong agar kebijakan Dana Desa yang sudah memasuki tahun ke delapan, lebih difokuskan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Disamping itu, juga mengembalikan peran desa sebagai lumbung ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa.