Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta agar Kementerian Agama segera menentukan kebijakan dalam pemberangkatan haji tahun 1442 Hijriah atau 2021.

Pasalnya, sampai hari ini Saleh melihat pemerintah Saudi belum memberikan besaran kuota bagi Indonesia.

Padahal pada situasi normal, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia.

"Sebelum pandemi, jamaah haji kita kan 221.000 per tahun. Mengelola jamaah sebanyak itu tidak mudah. Kalaupun diberangkatkan tahun ini, tentu tidak bisa semua. Pasti ada pengurangan kuota.

Nah, kalau ada pengurangan, pasti akan ada masalah teknis untuk memilih siapa di antara para jamaah haji yang akan didahulukan," ujar Saleh, kepada wartawan, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Nurhidayat Haji Haris Dicoret dari Timnas, Shin Tae-yong Belum Menambah Kuota Pemain

Karena ketidakjelasan persoalan kuota ini, Saleh meyakini pemerintah akan kesulitan memfasilitasi jamaah haji.

Andaikata jadi diberangkatkan, butuh waktu yang tidak sedikit untuk mempersiapkan pemondokan, katering transportasi jamaah, persiapan wukuf dan mabit, dan hal-hal teknis lainnya.

Dikhawatirkan, waktu yang tersisa tidak cukup untuk mengurus hal-hal teknis itu.

Baca juga: Muhammadiyah Sarankan Pemerintah Tak Berangkatkan Jemaah Haji Tahun ini: Risikonya Besar

"Jika memang tidak memungkinkan untuk memberangkatkan haji reguler tahun ini, segera saja diumumkan.

Dengan begitu, para calon jamaah haji kita memiliki kepastian. Meskipun mereka berharap untuk tetap pergi, namun dengan kondisi yang ada saat ini, mereka diharapkan dapat memahami," kata dia.

"Ketentuannya, kalau mau berangkat haji, semua harus dipastikan aman. Aman di dalam perjalanan, aman ketika melaksanakan ibadah, dan aman pada saat kepulangan.

Baca juga: Hari Ini, Komisi VIII DPR Gelar Raker dengan Menag, Bahas Persiapan Ibadah Haji 2021

Pandemi ini kan sangat mengancam. Semua serba tidak jelas dan akibatnya semua serba tidak aman.

Karena tidak aman, mestinya tidak wajib untuk memberangkatkan," imbuh anggota Komisi IX DPR RI itu.