Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tjahjo Kumolo Ingatkan Soal Keberlanjutan Mal Pelayanan Publik Blora

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo meminta keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora jangan hanya menjadi kegiatan selebrasi.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Tjahjo Kumolo Ingatkan Soal Keberlanjutan Mal Pelayanan Publik Blora
Humas Kementerian PANRB
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutannya secara virtual dalam peresmian MPP Blora, Kamis (3/6/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri PANRB Tjahjo Kumolo meminta keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora jangan hanya menjadi kegiatan selebrasi.

Sistem pelayanan yang inovatif dan adaptif harus dilakukan Pemkab Blora agar pelayanan di MPP bisa meningkat serta berkelanjutan.

MPP Kabupaten Blora menjadi pengungkit untuk meningkatkan daya saing secara nasional maupun global.

"Jangan sampai setelah diresmikan tidak bisa aktif lagi, tapi harus ditingkatkan kualitasnya, khususnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat puas," tegas Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan secara virtual dalam peresmian MPP Blora, Kamis (3/6/2021).

Wilayah Kabupaten Blora yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Bojonegoro, membuatnya menjadi daerah yang cukup strategis.

Baca juga: MPP akan Hadir di Kabupaten Blora Jateng

Pembangunan Bandara Ngloram di Cepu, Kabupaten Blora semakin memperkuat posisinya sebagai daerah transit.

Berita Rekomendasi

Titik sentral Blora harus terus ditingkatkan, salah satu caranya dengan mendirikan MPP.

Layanan publik tersebut mampu mempercepat peran serta masyarakat untuk ikut menggerakan perekonomian di Kabupaten Blora.

Pembangunan MPP pun tidak perlu membebani anggaran daerah karena pemerintah dapat memanfaatkan gedung yang sudah ada tanpa membangun gedung baru.

Syarat utamanya adalah mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam satu atap. Pimpinan daerah serta jajarannya memiliki tanggung jawab untuk mengontrol kualitas pelayanan.

Baca juga: Bantuan 62 Unit Alsintan Disalurkan ke Poktan di Blora

Peningkatan ekonomi yang menjadi dasar kesejahteraan masyarakat, bisa terwujud dengan perizinan usaha dan investasi bisa dilakukan dengan cepat di MPP.

"Supaya perekonomian di daerah bisa tumbuh, bisa sejajar dengan pertumbuhan secara nasional," kata Tjahjo.

Lebih lanjut dijelaskan, Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin pada periode 2019-2024 memiliki program skala prioritas menyangkut reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas