Kemenag Jamin Jemaah Haji yang Batal Berangkat, akan Jadi Prioritas di Tahun 2022
Pemerintah melalui Kemenag jamin jemaah Haji yang batal berangkat saat ini, jadi prioritas di tahun 2022.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Gigih
TRIBUNNEWS.COM - Plt Dirjen Penyelanggraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Khoirizi H. Dasir menyebut pemerintah jamin jemaah Haji yang batal berangkat saat ini, akan ajdi prioritas di Tahun 2022.
Hal itu apabila mellihat pandemi Covid-19 sudah selesai.
Seperti diketahui, pemerintah membatalkan pemberangkatan Haji pada tahun ini demi keselamatan jemaah di tengah pandemi.
"Pemerintah menjamin jemahah yang tidak berangkat hari ini, akan jadi prioritas di Tahun 2022."
"Bila Covid sudah selesai, Haji sudah bisa kita kirim kesana," ucap Khorizi, dikutip dari program Dua Sisi Tv One, Kamis (3/6/2021).
Baca juga: Soal Pembatalan Haji, Legislator PKS Kembali Sayangkan Keputusan Pemerintah yang Tergesa-gesa
Selain itu, Khoirizi menekankan bahwa pembatalan haji tak terkait dengan dana haji.
Ia mengatakan bhawa dana haji yang masuk dalam kondisi aman.
"Uang haji aman, tidak dikutik- kutik. Betapa konsennya pemerintah terhadap uang haji itu sampai membentuk UU Nomor 34 Tahun 2014 adalah dalam rangka mengamankan uang haji," jelasnya.
Lanjutnya, pemerintah juga memperbolehkan jemaah untuk mengambil uang hajinya kembali.
"Kalau ada Haji yang tahun ini tidak berangkat ingin minta uang kembali, pemerintah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) siap kapan saja dia minta," kata Khoirizi.
Baca juga: Sebanyak 4.400 Jemaah Calon Haji asal NTB Batal Berangkat ke Tanah Suci Tahun Ini
Khoirizi mengatakan, dalam penyelenggaran haji, tentunya pemerintah wajib melindungi jemaahnya sebagai warga negara.
Sehingga, kini keselamatan jemaah haji lebih diutamakan.
Ia menyebut, keberangkatan haji juga butuh sistem manajemen persiapan yang matang.
"Kalau kita diberi kesempatan, persiapan kita tidak sederhana. Kita menggerakkan manusia dari Indonesia ke Arab Saudi."
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.