Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Mengadu ke DPD RI, Petani Minta Adanya Koreksi Tata Kelola Sawit Indonesia

Petani sawit yang tergabung dalam POPSI mengadukan permasalahan para petani sawit di daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah.

Mengadu ke DPD RI, Petani Minta Adanya Koreksi Tata Kelola Sawit Indonesia
Istimewa
Petani sawit yang tergabung dalam POPSI (Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia) mengadu permasalahan para petani sawit di daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petani sawit yang tergabung dalam POPSI (Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia) mengadukan permasalahan para petani sawit di daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah.

Petani sawit daerah yang mengelola hampir 43 persen perkebunan sawit dan telah berkontribusi terhadap pendapatan nasional senilai Rp 300 triliun, justru tidak memperoleh layanan serius dari pemerintah.

Birokratisasi pelayanan, minimnya program bagi daerah penghasil sawit, dan badan dana sawit yang hanya berpihak bagi koorporasi besar adalah biang dari hadirnya para petani sawit di DPD RI.

Perwakilan petani sawit tersebut diterima langsung Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti didampingi Ketua Komite III Silvana Murni, Ketua Komite IV Sukiryanto, Bustami Zainudin (senator Lampung) dan Evi Apita Maya (senator NTB).

Baca juga: Ketua DPD RI Minta Pemerintah Selamatkan Garuda: Perlu Ada Langkah Taktis untuk Atasi Persoalan Ini

Sementara dari POPSI dihadiri Mansuetus Darto, Sekjen SPKS, Alvian Arahman-Ketua Umum Apkasindo Perjuangan, Hendra Purba-Direktur Eksekutif ASPEKPIR, dan Sabarudin sekretaris POPSI.

Dalam aduannya, Mansuetus Darto menjelaskan Pengelolaan kelapa sawit di Indonesia tidak adil dalam hal hubungan pusat dan daerah penghasil kelapa sawit.

Akibatnya petani sawit tidak memperoleh layanan yang memadai alias termarjinalkan.

Selain itu, pemerintah daerah juga selalu di tekan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan program sawit berkelanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan banyak aturan di pusat mengatur daerah tapi tidak ada alokasi pendanaannya.

Baca juga: Ketua DPD RI Minta Pemerintah Edukasi Masyarakat Sebelum Premium Dihapus

Akibatnya, pembangunan sawit berkelanjutan itu hanya di omongan saja tidak diimplementasikan. Padahal, Dana sawit banyak di pusat yang dikelola oleh BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan) tapi alokasinya tidak jelas dan mayoritas untuk subsidi Industri Biodiesel.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas