TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong mendorong kerja bersama dalam mengatasi Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Hal tersebut dikarenakan 99% disebabkan oleh faktor manusia, baik karena kelalaian atau kesengajaan. 

Koordinasi ini menurutnya sangat penting, seperti sharing data dan informasi, misalnya data prediksi jumlah hari tanpa hujan dan kekeringan dari BMKG.

"Sekarang, kita terus laksanakan rapat koordinasi bulanan untuk penanggulangan karhutla yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah," ungkap Wamen Alue Dohong dalam keterangannya, Jumat (4/6/2021).

Ia berujar pada umumnya Karhutla dilatarbelakangi oleh pembukaan lahan untuk kebutuhan lahan baik pemukiman, pertanian atau perkebunan. 

Selain itu, juga ada yang disebabkan oleh konflik lahan dan kecemburuan sosial. 

Wamen Alue mengingatkan kembali arahan Presiden RI pada Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara (22/2/2021), yakni dengan memprioritaskan upaya pencegahan, melalui deteksi dini, monitoring areal rawan hotspot, dan pemantauan kondisi harian di lapangan.

Selanjutnya melakukan Infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai ke bawah dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, kepala desa dalam penanganan karhutla serta mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat.

Termasuk mencari solusi yang permanen agar korporasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak membakar dan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan.

"Jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan terlambat sehingga api sulit dikendalikan, serta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, berikan sanksi yang tegas sehingga ada efek jera," ujarnya.

Wamen Alue Dohong menyampaikan, kerja bersama yang melibatkan berbagai pihak juga terus ditingkatkan untuk mencegah karhutla. 

Berdasarkan pengalaman pengendalian karhutla pasca tahun 2015 juga, terdapat tiga klaster utama yang menjadi strategi solusi permanen pengendalian pencegahan karhutla. 

Klaster pertama adalah pengendalian operasional dalam sistem Satgas Terpadu di tingkat wilayah yang diperkuat dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang  dilengkapi sarana dan pengetahuan teknis serta dibekali pengetahuan paralegal. 

Klaster kedua, dilakukan dengan analisis iklim dan rekayasa hari hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). 

Baca juga: Gugatan KLHK Dikabulkan, PT BUCP Terbukti Cemari DAS Citarum dan Dihukum Ganti Rugi Rp 838 Juta