TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pascagugurnya 53 prajurit dalam tragedi KRI Nanggala-402 yang menyisakan duka nasional, upaya pemerintah memodernisasi alutsista TNI yang sudah tua dan usang makin terlihat.

Apalagi, saat ini TNI tidak memiliki kesiapan tempur yang memadai di mana jumlah alpalhankam dan amunisi terbatas. Sebagian alpalhankam pun sudah tua dan tidak beroperasi optimal.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra mengatakan, komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam upaya memodernisasi alutsista dengan merancang perpres peremajaan alutsista patut diancungi jempol.

Menurutnya, komitmen ini akan memberikan kepastian alutsista ke depan.

"Perhatian Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto patut diacungi jempol dalam hal ini,” kata dia melalui keterangannya, Sabtu (5/6/2021).

Baca juga: Pengadaan Alutsista Harus Sesuai Kemampuan Keuangan Negara

Ia sepakat dengan rancangan strategis percepatan peremajaan alutsista yang kini sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan, akan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.

“Hal yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan. Saya sepakat dengan yang saat ini tengah direncanakan oleh pemerintah yaitu sistem pengadaan yang digeser ke depan, yang dilakukan pada 2021-2024,” katanya.

Rizal menilai, investasi yang dilakukan secara langsung di tahun 2021-2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia agar mendapatkan alat pertahanan dengan harga lebih terjangkau.

"Selain itu, karena investasi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dapat dipastikan semua alat yang dibelanjakan bisa bekerja sama atau compatible dengan satu lainnya,” jelasnya.

“Ini akan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun. Hal yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan,” imbuhnya.

Asal tahu saja, pemerintah tengah menyusun strategi pembiayaan investasi alat utama pertahanan. Pertama, persentase anggaran pertahanan terhadap PDB 0,8% yang konsisten selama 25 tahun ke depan.

Jumlah anggaran pemenuhan alpalhankam prioritas pada 2020-2024 disebut-sebut sebesar USD 125 miliar dengan mengupayakan sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi beban pemenuhan alpalhankam terhadap keuangan negara.

"Meskipun angkanya terdengar fantastis, kami beranggapan USD 125 miliar untuk membeli alutsista selama 25 tahun itu kecil bahkan cenderung konservatif bila dibandingkan dengan potensi PDB Indonesia selama 25 tahun,” ujarnya.

Rizal mengemukakan, selama ini belanja pertahanan Indonesia juga terus turun dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam enam tahun terakhir di mana pada 2013 mencapai 0,9% dari PDB dan kini 0,78% dari PDB.

"Artinya, dalam masih ada ruang bagi negara untuk membeli alutsista baru. Dan itu artinya Menhan Prabowo sudah menghitung proporsi rencana investasi alutsista secara efektif,” ucapnya.

Adapun survei Litbang Kompas Selasa 25 Mei 2021 mengungkap 92,8 persen responden menyatakan pemerintah perlu secara berkala menambah alutsista dengan kualitas mutakhir atau lebih modern untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan wilayah Indonesia.

“Anggapan bahwa modernisasi alutsista tidak dibutuhkan karena tidak ada perang perlu ditepis karena saat ini Indonesia faktanya diliputi berbagai ancaman baik militer maupun nonmiliter," pungkas dia.