Tribun

Cerita Mahfud MD Sebut Jokowi Sempat Ingin Terbitkan Perppu KPK, tapi Terhalang Restu DPR dan Parpol

Cerita Menko Polhukam Mahfud MD yang sebut Presiden Jokowi sempat ingin terbitkan Perppu KPK, tapi terhalang restu DPR dan Parpol

Penulis: Inza Maliana
Editor: Garudea Prabawati
Cerita Mahfud MD Sebut Jokowi Sempat Ingin Terbitkan Perppu KPK, tapi Terhalang Restu DPR dan Parpol
Humas Kemenko Polkam
Menteri Koordinator Bidang PolitiknHukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD Mahfud dalam Silaturrahim Menkopolhukam dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Makodam V Brawijaya Surabaya pada Rabu (17/3/2021). 

"Saya kenal baik dengan Pak Novel Baswedan beberapa kali ke rumah dan beberapa kali ke kantor saya dan saya juga nengok ketika dia diserang air keras saya nengok ke rumah sakit."

"Ketika orang banyak tidak nengok karena takut dan karena segan, saya tetap nengok," ungkapnya.

Mahfud Sebut Korupsi saat Ini Lebih Gila

Selain menyatakan pendapatnya soal polemik 51 pegawai yang terancam dipecat, Mahfud MD juga mengutarakan pendapatnya soal korupsi saat ini.

Menurut Mahfud, korupsi zaman sekarang lebih gila dibandingkan era Orde Baru.

"Beberapa waktu yang lalu ada viral sebuah pernyataan saya bahwa di era reformasi ini, korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya pada tahun 2017, jauh sebelum saya jadi menteri."

Baca juga: Mahfud MD Sebut Pengalihan Tanah ke Negara Asing Paling Banyak Terjadi di Era SBY

"Itu viral lagi, orang yang iseng tanya apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini? Apa tidak malu ada di era sekarang, katanya korupsi semakin meluas, lebih meluas di zaman Orde Baru," kata Mahfud, dikutip dari Tribunnews.

Mahfud lantas menyebut tidak akan meralat pernyataannya tersebut.

"Saudara, saya katakan, saya tidak akan meralat. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang ni hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak katakan semakin besar apa jumlahnya, semakin meluas," tegasnya.

Mahfud berujar, banyak yang mengeluh kenapa kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ditelantarkan hingga puluhan tahun.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Pengarah Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Mahfud MD bersama jajaran Satgas saat konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada Jumat (4/6/2021).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Pengarah Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Mahfud MD bersama jajaran Satgas saat konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada Jumat (4/6/2021). (Foto: Tribunnews.com/Gita Irawan)
Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas