DPR dan Pemerintah Diminta Kaji Pemilu 2024 Secara Komprehensif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyebut DPR dan pemerintah belum melakulan kajian secara matang terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sebab Pemilu 2024 mendatang akan sama seperti Pemilu 2019, dengan desain lima kotak suara.

Hal itu tentunya akan berdampak pada beban penyelenggara Pemilu di tingkat bawah.

Apalagi, Pemilu 2024 nanti akan ditambah dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Itu yang yang kita sayangkan belum ada kajian komprehensif. Apa yang akan dilakukan yang berbeda dari 2019 di 2024 dengan model pemilu yang sama pokoknya pemerintah dan DPR sudah memutuskan tidak ada revisi Undang-Undang. Pokoknya diselenggarakan dengan cara yang sama," ucapnya dalam diskusi virtual, Minggu (6/6/2021).

Baca juga: Pemilu 2024 Diharapkan Digelar Lebih Manusiawi

Menurutnya, semua sepakat bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 sangat rumit dan kompleks, bahkan cenderung tak manusiawi.

Sudah seharusnya, beban kerja penyelenggara pemilu dikurangi agar tak ada lagi korban jiwa seperti pada pemilu 2019 lalu.

"Jadi kita tidak tahu sampai sekarang itu, apakah kita bisa menyelenggarakan lebih baik atau tidak. Jadi saya kira itu tugas dari KPU dan kalau masih mumgkin ya beban itu kita kurangi," pungkasnya.