TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan sikap kebatinan Komisi I DPR RI mendukung modernisasi alutsista.

Bobby menjelaskan hal itu karena tahun 1998 sampai tahun 2008 tidak ada modernisasi Alutsista sehingga menyebabkan ketertinggalan.

Hal tersebut, kata dia, menyebabkan beberapa senjata sudah lewat masa pakainya dan tingkat kesiapan yang rendah.

Dengan demikian ada ketertinggalan Alutsista 10 tahun yang harus segera dipenuhi. 

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk "Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan di kanal Youtube Tempodotco" pada Senin (7/6/2021).

"Jadi kita kalau di DPR itu dalam hal kebatinannya pasti mendukung. Tapi ini juga harus dilandasi oleh alasan-alasan rasional," kata Bobby.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Pertanyakan Payung Hukum Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, kata dia, pada tahun 2009 di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ada lonjakkan pembelian alutsista yang dituangkan dalam Minimum Essential Force (MEF).

Oleh karena itu, kata dia, percepatan mengejar ketertinggalan postur pertahanan itu dituangkan dalam kebijakan fiskal dalam penganggaran. 

Jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara kawasan, kata dia, Indonesia juga masih tertinggal.

Misalnya, kata dia, Malaysia yang presentase anggaran pertahanannya sudah 1,03% dari PDB-nya.

Selain itu, kata dia, Singapura juga sudah 3% dari PDB-nya atau di atas USD 9 miliar.

Terlebih, lanjut dia, jika dibandingkan dengan Australia yang sudah mencapai 2,1% dari PDB-nya atau hampir USD 37 miliar.

Sedangkan Indonesia, kata Bobby, hanya 0,7% - 0,8% atau sekitar USD 7 miliar. 

"Kalau melihat perbandingan regional, sudahlah, kita ini sudah kalah jauh, kalah semuanya," kata Bobby.