TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Senin (7/6/2021). 

Dalam rapat ini, Trenggono diminta untuk memaparkan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan 2021, serta membahas Anggaran Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2021, serta RKA-K/L dan RKP-K/L 2022.

Adapun berdasarkan pemaparan Trenggono, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 direncanakan sebesar Rp6,12 triliun.

"Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 29 April 2021 perihal pagu indikatif belanja K/L TA 2022, KKP mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6,12 triliun terdiri dari belanja operasional Rp 2,6 triliun dan belanja non operasional Rp 3,5 triliun," ujar Trenggono, dalam raker bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Menteri KKP Ajak Seluruh Dunia Berantas Praktik Illegal Fishing

Namun, menurutnya anggaran tersebut masih kurang guna mendukung program di sektor kelautan dan perikanan. 

Belum lagi, kata Trenggono, jumlah anggaran 2022 yakni Rp6,12 triliun lebih kecil dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp6,5 triliun.

Oleh karenanya, dia mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp8 triliun, sehingga total anggaran yang didapatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjadi Rp14 triliun. 

"KKP mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp8 triliun, mudah-mudahan disetujui. Yang terdiri dari belanja operasional Rp236,61 miliar untuk pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran di pusat dan daerah. Kemudian untuk belanja non operasional sebesar Rp7,806 triliun yang digunakan dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional dan terobosan KKP," jelas dia.

Baca juga: KKP: Bisnis Olahan Ikan Jadi Peluang di Masa Pandemi

Usulan Trenggono mendapat respon positif dari sejumlah pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI.

Satu di antaranya dari Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang memimpin jalannya rapat. 

Sudin sendiri merasa heran mengapa anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tahun depan terlalu kecil.

Menurutnya anggaran Rp 6 triliun terbilang kecil untuk negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas laut. 

Baca juga: Istri Staf Khusus Edhy Prabowo Akui Ada Orang Berupaya Amankan 3 Mobil Miliknya Usai OTT Pejabat KKP

Karena itu, politikus PDIP tersebut berharap anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan ditambah.

Dengan demikian, kinerja kelautan dan perikanan Indonesia diharapkan juga semakin bagus. 

"2022 KKP dapat Rp6,12 triliun. Negara kita sebagian besar laut, entah pemikiran dari mana? Entah di Bappenas, Keuangannya, atau usulan dari KKP. Kalau Rp6 triliun apa yang mau dikerjakan? Kenapa sih nggak dikasih Rp10 triliun atau Rp12 triliun? Tadi pagi saya baca berita PSDKP tangkap kapal lagi, coba kalau kapal patrolinya dua kali lipat, makin banyak lagi yang ditangkap, makin bagus lagi buat kita, pencurian ikan makin kecil," kata Sudin.