Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan pihaknya mendorong Kementerian untuk merapikan data ganda pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Langkah Kemensos dalam memperbaiki DTKS, menurut Yandri, mendapatkan dukungan dari DPR.

"Kita mendukung apa yang dilakukan bu Risma untuk merapikan semua daya yang tumpang tindih yang double, yang sudah meninggal," ujar Yandri di Wisma Sekretariat DPR RI, Cisarua, Bogor, Rabu (7/6/2021).

Yandri mengaku mendapatkan informasi dari Mensos Tri Rismaharini bahwa ada data yang tumpang tindih.

Sehingga, Yandri meminta agar data ganda pada DTKS segera dirapikan untuk penyaluran bansos yang tepat sasaran.

"Ada data ganda yang memang harus dirapikan. Bahkan kata bu Risma itu ada yg satu penerima manfaat menerima bansos, sementara ada yang gak dapet. Itu yang kita support bu Risma untuk merapikan itu," tutur Yandri.

Baca juga: Kronologi Mensos Risma Ungkap Adanya Tekanan Bereskan Data Penerima Bansos

Kemensos akan melaporkan perbaikan proses perbaikan DTKS secara berkala kepada Komisi VIII.

Seperti diketahui, Kemensos mengadakan rapat dengan Komisi VIII DPR RI dengan Kemensos di Wisma Sekretariat DPR RI, Cisarua, Bogor, Rabu (8/6/2021).

Tidurkan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos

Sebelumnya dalam rapat yang berlangsung, Kamis (3/6/2021), Komisi VIII DPR RI sempat mencecar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Awalnya rapat kerja tersebut beragenda penyampaian pagu indikatif Kementerian Sosial tahun anggaran 2022.

Hanya saja, para wakil rakyat yang hadir dalam rapat itu enggan membicarakan anggaran sebelum Risma menjelaskan terkait kebijakan menidurkan 21 juta data ganda penerima bansos.

Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra Jefry Romdonny.