TRIBUNNEWS.COM - Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, menanggapi terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak kunjung selesai, Rabu (9/6/2021).

Ali Mochtar meminta kepada semua pihak agar tidak mengkait-kaitkan polemik intern KPK ini dengan urusan politik.

Dikutip dari tayangan Kompas Pagi, Kompas TV, Rabu (9/6/2021), Ali Mochtar menyampaikan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen.

Untuk itu, Ali Mochtar bersikeras meminta masyarakat dan segenap pihak yang merasa dirugikan untuk tidak menghubung-hubungkan permasalahan ini dengan urusan politik.

"KPK (merupakan) lembaga negara yang bersifat independen, (sehingga) tidak bisa diintervensi dari pihak manapun, makanya jangan (sampai) menyelesaikan dengan cara politik terhadap kasus-kasus seperti ini."

Baca juga: Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Baca juga: Hari Ini Komnas HAM Minta Keterangan BKN dan Lembaga Lain yang Terlibat TWK Pegawai KPK

"Bahwa TWK itu tidak semata-mata menjadi satu bagian yang dilakukan oleh KPK."

"Jadi fenomena polemik ini harus segera selesai, dan jangan KPK dibawa-bawa pada urusan politik," terangnya saat melakukan diskusi virtual bersama juru bicara KPK dan koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dalam kesempatan tersebut, Ali Mochtar juga mengatakan, tindakan KPK yang menonaktifkan ke 51 pegawainya kemarin biarlah bersifat final.

"Apa-apa dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan KPK biar bersifat final," terang Ali Mochtar.

Baca juga: 51 Pegawai KPK Disebut Bakal Diberhentikan Secara Hormat 1 November

Tenaga ahli utama kantor staf presiden itu mengatakan bahwa presiden juga akan tunduk dan taat terhadap semua keputusan terkait yang telah ditentukan KPK.

"Pesiden akan tunduk dan taat terhadap semua keputusan terkait keputusan internal yang ditentukan KPK," ujarnya. 

Menanggapi hal tersebut, Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, mengatakan dirinya sudah memprediksi polemik ini telah disetel dari awal, yakni terkait pemecatan ke 51 anggota tersebut.

Tidak hanya itu, Adnan juga menilai polemik yang tak kunjung mungkin akan membuat KPK mengalami kemunduran.

Baca juga: Eks Direktur KPK: Firli Bahuri Dkk Tak Perlu Takut Temui Komnas HAM

Hal tersebut lantaran fokus KPK terpecah.