TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan memantik kontroversi.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, wacana tersebut akan memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sebab biaya pendidikan akan kian mahal.

"Pengenaan PPN ini berpotensi berimbas serius terhadap jasa pendidikan, karena pajak ini oleh lembaga pendidikan akan dibebankan kepada wali murid. Biaya pendidikan akan menjadi tinggi,” kata Huda kepada wartawan, Kamis (10/6/2021).

Politikus PKB itu memahami jika pemerintah berusaha memperluas basis objek pajak di tanah air.

Langkah ini sebagian dari upaya meningkatkan pendapatan negara.

"Kami memahami jika 85 persen pendapatan negara tergantung pada sektor pajak. Kendati demikian pemerintah harusnya berhati-hati untuk memasukan sektor Pendidikan sebagai objek pajak," ucapnya.

Baca juga: Draf RUU KUP: Sekolah Bakal Dikenakan PPN 

Huda mengatakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memang sebagian dilakukan oleh kalangan swasta.

Bahkan ada sebagian dari penyelenggara pendidikan memasang tarif mahal karena kualitas kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya.

Kendati demikian, secara umum sector Pendidikan masih membutuhkan uluran tangan pemerintah karena keterbatasan sarana prasarana maupun lemahnhya potensi ekonominya.

"Kita belum mengukur secara presisi dampak dari kebijakan tersebut, namun saat ini hal tersebut membuat kami mengkhawatirkan implikasinya," ujarnya.

Lebih lanjut Huda menilai agak kurang tepat jika sektor pendidikan dijadikan objek pajak.

Menurutnya sistem Universal Service Obligation (USO) akan lebih tepat digunakan untuk memeratakan akses Pendidikan.

Dengan sistem ini sekolah-sekolah yang dipandang mapan akan membantu sekolah yang kurang mapan.

"Dengan demikian kalaupun ada potensi pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pendidikan maka outputnya juga untuk pendidikan. Istilahnya dari pendidikan untuk pendidikan juga," ujarnya.

Terkait pungutan PPN untuk jasa pendidikan, Huda berharap agar pemerintah duduk bersama Komisi X DPR RI untuk membahas persoalan ini agar menjadi jelas duduk perkaranya dan ditemukan solusi bersama.

Kementerian Keuangan bisa datang ke Komisi X untuk memberikan alasan, rasionalisasi, dan dampak jika PPN jasa Pendidikan benar-benar dilaksanakan.

"Agar tidak menjadi polemik dan kontra produktif, kita mengharapkan penjelasan pemerintah atas isu ini," pungkasnya.

Untuk diketahui dalam rancangan (draf) RUU KUP yang beredar di media, disebutkan pemerintah menghapuskan jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN, sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Padahal sebelumnya, jasa pendidikan alias sekolah masuk kategori jasa bebas PPN.