Padahal, proyek tersebut bukan merupakan garapan atau tugasnya Bambang. 

Hal itu pula yang kemudian menyebabkan kerugian keuangan negara.

Bambang juga terbukti menguntungkan diri sendiri dan orang lain terkait proyek pengadaan alkes di RS Unair. 

Ia juga diyakini telah menerima uang dari Minarsi. 

Atas dasar itu, unsur menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, menurut hakim, telah terpenuhi.

Sebelumnya, Bambang Giatno Rahardjo dan Minarsi didakwa merugikan negara Rp14.139.223.215 oleh JPU KPK.

Jaksa KPK menyatakan bahwa Bambang Giatno dan Minarsi turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alkes dan laboratorium rumah sakit tropik infeksi Unair tahap 1 dan 2, tahun 2010. 

Keduanya didakwa terlibat kasus korupsi bersama-sama dengan sejumlah pihak lainnya.

Bambang Giatno dan Minarsi didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan Zulkarnain Kasim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Muhamad Nazarudin selaku pemilik dan pengendali Permai Grup sekaligus mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat.

Dalam dakwaannya, Bambang Giatno diduga telah memperkaya diri sendiri sebesar 7.500 dolar AS atau setara Rp107 juta rupiah (kurs saat ini). 

Jaksa juga mendakwa Bambang dan Minarsi memperkaya orang lain diantaranya, Zulkarnain Kasim sebesar 9.500 dollar AS; Bantu Marpaung sebesar Rp154 juta; Ellisnawaty sebesar Rp100 juta.

Tak hanya itu, Bambang Giatno dan Minarsi juga didakwa memperkaya korporasi Permai Grup sebesar Rp13.681.223.215. 

Atas perbuatan Bambang Giatno dan Minarsi tersebut, negara mengalami kerugian sejumlah Rp14 miliar.

Dalam amar putusan hakim, Bambang Giatno dan Minarsi dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.