Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Pakar Pidana: Revisi UU ITE Harus Komprehensif

Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad sejalan dengan rencana pemerintah untuk merevisi empat pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pakar Pidana: Revisi UU ITE Harus Komprehensif
screenshot
Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad sejalan dengan rencana pemerintah untuk merevisi empat pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad sejalan dengan rencana pemerintah untuk merevisi empat pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurutnya, langkah tersebut patut diapresiasi.

"Langkah pemerintah untuk merevisi UU ITE patut untuk diapresiasi. Dengan revisi nantinya diharapkan dapat mengatasi masalah dan mencegah kriminalisasi, multi tafsir serta ketidakjelasan dalam UU ITE," kata Suparji, dalam keterangan persnya, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: DPR Tunggu Surpres untuk Bahas Revisi UU ITE

Ia berharap pemerintah tak hanya fokus pada empat pasal. Karena sejatinya masih banyak frasa dalam UU ITE yang cenderung multitafsir dan mengandung ketidakjelasan.

"Misalnya yang pertama tafsir tentang frasa 'tanpa hak'. Implementasi frasa tersebut belum ada kepastian hukum. Ketika 'tanpa hak' sebagai perbuatan melawan hukum, tafsir melawan hukum formil atau materiil? Ini perlu ada kejelasan," tuturnya.

Baca juga: Baleg DPR Sambut Baik Pemerintah yang Akan Merevisi Pasal Karet di UU ITE

Suparji menilai perlu juga diperjelas tafsir tentang 'Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik' yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3). Rumusan frase tersebut masih sangat luas dan bias.

"Demikian pula dengan tafsir kata 'menimbulkan'. Harus dipertegas, pelanggaran ini sebagai delik formil atau materiil dan bagaimana konstruksi fakta tentang timbul tersebut," ulasnya.

Berkaitan dengan alat bukti elektronik, Suparji juga menganggap masih multi tafsir.

Ia menegaskan bahwa ketentuan pasal 6 sering terjadi perbedaan penafsiran, misalnya terkait rumusan 'dapat diakses', 'ditampilkan' dan seterusnya.

"Ini menjadi penting karena berpengaruh pada teknis pembuktian ketentuan tersebut pada saat penyidikan dan persidangan," ujar Suparji.

Oleh sebab itu, ia berpesan bahwa dalam rangka menghasilkan revisi UU ITE komprehensif, perlu dicermati lagi ketentuan yang memang perlu direvisi sehingga sesuai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Selain itu, lanjutnya, revisi UU ITE tidak boleh kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

"Revisi ini juga perlu melibatkan akademisi baik ahli pidana atau ahli bahasa supaya mrnghindari frasa yang multi tafsir sehingga bisa disalahgunakan. DPR sebaiknya juga segera menyambut usulan pemerintah ini agar segera melakukan pembahasan secara bersama-sama," pungkasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas