TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto menyebut demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran yang serius. Bahkan kemunduran itu telah mengarah pada putar balik ke arah otoriterisme.

Hal itu disampaikan Wijayanto dalam Diskusi Daring Bertajuk “Ranjangan KUHP dan Pasal-Pasal Pembunuh Demokrasi,” Kamis (10/6/2021).

“Indonesia mengalami masalah kemunduran demokrasi yang serius yang telah mangarah pada putar balik ke arah otoriterisme,” ujar Wijayanto.

Kemunduran demokrasi itu kata dia, ditandai dengan serangkai praktik otoritarian, seperti pertama dilanggarnya aturan main demokratis. Kemudian ditandai dengan pembrangusan oposisi, dan toleransi atau bahkan praktik kekerasan negara terhadap masyarakat sipil.

Selamjutnya adanya ancaman terhadap kebebasan sipil baik di ruang off line maupun on line, teror kepada media dan serangan terhadap jurnalis dan politisasi ilmu pengetahuan dan ancaman terhadap kebebasan akademik di universitas.

Baca juga: Laporan EIU Sebut Demokrasi di Indonesia Mundur, Riza Ramli: Solusinya Hapus Presidential Threshold

Situasi politik itulah, menurut dia, yang untuk kesekian kalinya melahirkan usulan RKUHP di Indonesia.

“Kenapa RKUHP itu muncul? Dia lahir dari satu situasi sosial politik tertentu. Situasi politik seperti apa yang melahirkan usulan RKUHP hari ini. Jawaban singkatnya, situasinya adalah situasi kemunduran demokrasi yang dicirikan salah satunya oleh pembrangusan kebebasan sipil,” jelasnya.(*)