Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

PKS Desak Pemerintah Hapus Dualisme Fungsi Kebijakan Ristek

Mulyanto mendesak pemerintah menuntaskan masalah dualisme fungsi kebijakan riset dan teknologi (ristek).

PKS Desak Pemerintah Hapus Dualisme Fungsi Kebijakan Ristek
Andri/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto mendesak pemerintah menuntaskan masalah dualisme fungsi kebijakan riset dan teknologi (ristek). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto mendesak pemerintah menuntaskan masalah dualisme fungsi kebijakan riset dan teknologi (ristek).

Hal itu sebagaimana yang diatur dalam Perpres pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Perpres penambahan fungsi Ristek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek (Kemendikbud Ristek).

Baca juga: Dukung Penuh Riset dan Inovasi, Komisi VII DPR Setujui Anggaran BRIN Sebesar Rp 6,6 Triliun

Mulyanto melihat isi kedua Perpres tersebut tumpang tindih dan berpotensi menimbulkan dualisme fungsi kebijakan ristek nasional.

Di dalam Perpres pembentukan BRIN, Pemerintah memberi amanat fungsi perumusan, penetapan dan koordinasi pelaksaan riset nasional. Padahal fungsi yang sama juga diberikan ke Kemendikbud Ristek.

Baca juga: Rapat di DPR, Kepala BRIN Ungkap Perkembangan Vaksin Merah Putih

Melihat hal ini Mulyanto khawatir pelaksanaan pengelolaan ristek nasional menjadi tidak optimal. Karena unit pelaksana di bawahnya menjadi bingung harus mengikuti arahan lembaga yang mana.

"Kita harus segera mengakhiri dualisme fungsi kebijakan ristek ini. Pemerintah harus dengan jelas dan tegas menetapkan pembagian fungsi kebijakan kedua lembaga tersebut. BRIN mengurusi kebijakan ristek apa, sementara Kemendikbud-ristek pada kebijakan ristek apa," kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat (11/6/2021).

Untuk mengakhiri dualisme tersebut, Mulyanto usul agar Kemendikbud Ristek fokus berwenang mengurusi kebijakan riset di perguruan tinggi.

Sementara kebijakan riset di lembaga lainnya diserahkan kepada BRIN.

"Agar mudah dan clear, fungsi kebijakan di Kemendikbud-ristek ini diarahkan pada riset di perguruan tinggi," ucap Mulyanto.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas