Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Disinggung Komisi III DPR soal Disparitas, Begini Jawaban Jaksa Agung 

Burhanuddin mengatakan disparitas itu terjadi tak lepas karena adanya perubahan dalam pelaksanaan.

Disinggung Komisi III DPR soal Disparitas, Begini Jawaban Jaksa Agung 
Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
raker Jaksa Agung dengan Komisi III DPR 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin menjawab sorotan terkait dugaan disparitas terkait penuntutan perkara tindak pidana umum pasca dikeluarkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Burhanuddin mengatakan disparitas itu terjadi tak lepas karena adanya perubahan dalam pelaksanaan.

"Kita kan baru (terjadi) perubahan di dalam pelaksanaan, kita memberikan kewenangan untuk penuntutan ke daerah-daerah atau untuk (penuntutan) tertentu," ujar ST Burhanuddin, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin (14/6/2021). 

ST Burhanuddin lantas mengatakan kelemahan lain yang diakui pihaknya adalah belum bisa mengawasi adanya disparitas tersebut. 

Karenanya, dia berjanji dugaan disparitas itu akan menjadi fokus pihaknya dan jajarannya ke depan. 

Dengan begitu, lanjutnya, tidak terjadi kembali disparitas dalam penuntutan perkara tindak pidana umum lainnya. 

"Agar nanti jampidum tidak terjadi lagi disparitas. Walaupun kami memberikan kewenangan ke daerah, tetapi pengawasan ada tetap pada kita. Jangan sampai ada disparitas terjadi lagi," tandasnya. 

Baca juga: Kejagung Tangkap Buron Kasus Korupsi Senilai Rp 4,8 Miliar di Tenggarong

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajarannya, Senin (14/6/2021). 

Dalam rapat itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menyoroti dugaan disparitas dalam tuntutan perkara tidak pidana umum yang terjadi pasca dikeluarkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. 

Awalnya Arsul mengira pedoman tersebut akan mengubah kultur dimana JPU di lapangan dapat mengekspresikan kewenangannya dengan lebih baik. 

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas